Kejati Banten Bidik Dana BBM

SERANG,SNOL Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten melakukan telaah terhadap kasus dugaan penyimpangan anggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) pada Biro Umum Setda Pemprov Banten tahun anggaran 2012 senilai Rp 2,4 miliar.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten, Mustaqim mengatakan, telahaan terhadap satu perkara itu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket), mengingat perosedur penangan satu perkaranya ada tahapan.
“Untuk pengaduan perkara itu bisa melalui pelaporan, pengaduan berupa catatan, bisa juga tulisan media. Tapi semuanya tetap harus melalui prosedur penelahaan penyidik,” kata Mustaqim, Rabu (30/1).
Asisten Intelejen (Asistel) Kejati Banten, Dicky R Rahardjo menambahkan, telaah terhadap dugaan penyimpangan anggaran BBM juga, agar diketahui pokok persoalanya seperti besaran anggaran dan jumlah kendaraan di lingkungan Setda Pemprov Banten.“Jadi, kami pelajari dulu pokok persoalan itu,” kata Dicky.
Dalam kesempatan yang sama, Dicky mengungkapkan, hingga saat ini Kejati dipinjamkan kendaraan dinas dari Setda Pemprov Banten. Namun, lanjut Dicky, tidak pernah mendapatkan alokasi pengisian BBM. “Saya sendiri tidak tahu kalau dapat bensin dari Biro Umum, karena kupon pembelian BBM itu tidak pernah saya ambil. Tapi, tidak tahu kalau yang lain,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan, di parkiran Kejati, ada beberapa kendaraan dinas dengan menggunakan plat merah dengan tiga nomor polisi dan belakang nomornya kosong, menandakan kendaraan dinas itu milik Pemprov. Sementara itu, Kasubag Sarana dan Pelayanan (Sarpel) Biro Umum Provinsi Banten, Yadi Mulyadi mengaku tidak mengetahui kendaraan dinas tersebut.“Saya tidak tahu ada pinjam pakai kendaraan ke Kejati Banten. Termasuk jatah alokasi pengisian BBM saja tidak tahu,” kata Yadi.
Sehari sebelumnya, Juru Bicara LSM Matta (Masyarakat Transparansi) Banten, Dimas Pradipta menilai dana pembelian BBM jenis premium dan solar bagi 150 unit kendaraan motor, serta 218 unit kendaraan dinas di lingkungan Setda Provinsi Banten tahun anggaran 2012 Rp 2,4 miliar janggal. Kemudian menanggapi penilaian itu, Yadi Mulyadi menjelaskan, pengadaan BBM tidak mesti dilakukan secara terbuka, meski nilai anggaranya diatas Rp 200 juta, menyusul penggunaan BBM sudah memiliki harga tetap pemerintah. (bagas/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.