Di PAW dari DPRD Banten, Aden Melawan

SERANG, SNOL Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Banten digugat Aden Abdul Khaliq.  Pengurus DPD II Partai Golkar Kota Serang ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Serang.

“Gugatan sudah kita sampaikan ke PN Serang. Harusnya hari ini (kemarin-red) PN Serang mengelar sidang perdana, tapi karena ada kendala teknis dari pihak tergugat, sidang ditunda Senin depan,” kata tim kuasa hukum dari Aden Abdul Khaliq, Dian Samudera, Senin (25/3).

Gugatan dilayangkan lantaran pergantian antar waktu (PAW) yang diusulkan DPD Golkar kepada Pimpinan DPRD Provinsi Banten dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme partai. Nilai materi gugatan Aden kepada DPD I Partai Golkar sebesar Rp 10 miliar.

”Sebelum dilakukan usulan pemberhentian terhdap klien kami dari keanggotaan DPRD Banten, klien kami tidak mendapatkan teguran terlebih dahulu seperti yang diatur dalam mekanisme partai,” ujar Dian.

Usulan PAW terhadap Aden sudah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Kemudian, Atut mengusulkan kembali usulan tesebut kepada Mendagri untuk mendapatkan persetujuan. Usulan PAW terhadap Aden dilakukan setelah yang bersangkutan menjadi calon Bupati Tangerang pada Pemilukada tahun 2012.

Sidang dipimpin majelis hakim ketua Poltak Sitorus dengan pihak tergugat Suparma dari DPD I Partai Golkar Provinsi Banten, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten Krisna Gunata dan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Serang Bahrul Ulum.

Sedianya dalam persidangan tersebut membacakan materi gugatan dari pihak penggugat. Namun, pihak tergugat menyatakan belum ada kesiapan. Juga belum memberikan kuasa terhadap penasehat hukumnya, sehingga sidang ditunda.

Poltak menyarankan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, sebelum melakukan gugatan dalam persidangan ini.

”Saya minta minggu depan pihak tergugat sudah siap dengan kuasa hukumnya. Tapi saya menyarankan sebelum masuk persidangan alangkah baiknya dilakukan mediasi dulu,” kata Poltak.

Sementara itu, Tb Sukatma yang menjadi kuasa hukum tergugat dari DPD I Partai Golkar menyatakan, pihaknya siap melakukan persidangan sebagai tergugat.

”Proses PAW yang sedang dilakukan DPD itu sudah sesuai mekanisme. Ya kita ikuti dulu persidangannya,” kata Sukatma.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Banten, Krisna Gunata mengatakan, selain sudah menyerahkan persoalan tersebut kepada kuasa hukumnya, pihaknya akan menyelesaikan persoalan itu dengan cara kekeluargaan.

”Kami akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Tapi, sebelumnya kami akan melakukan mediasi dulu,” kata Krisna. (bagas/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.