RUU Pilkada Batasi Dana dan Iklan Kampanye Calon

JAKARTA,SNOL Pemerintah dan DPR akan merumuskan pembatasan pengeluaran dana, termasuk pembatasan kampanye dan iklan bagi calon  pada Pemilukada.

Demikian dikatakan,Ketua Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DPR RI Hakam Naja pada diskusi  bertema “Penghamburan Uang Negara pada Pemilukada” di gedung DPR, Selasa (2/4).

Pembicara lainnya adalah Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri, Dodi Riatmadji dan Pakar Hukum Tata Negara  Margarito Kamis.

Hakam Naja yang juga politisi PAN mengatakan RUU Pilkada pembahasan sumbangan dana kampanye pun sudah ada kemajuan, karena penyumbang atau donatur harus menyertakan NPWP (nomor pokok wajib pajak), sehingga akan terkontrol dengan baik.

“Pembatasan pengeluaran dana pemilukada, pembatasan kampanye, dan iklan kampanye diharapkan pemilukada ke depan akan lebih baik. Hanya saja bagi anggota DPR tetap dipilih secara langsung oleh rakyat,” katanya.

Mengapa? Dia mengatakan kalau kepala daerah terpilih akan mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat, dan bisa memberikan sanksi untuk tidak dipilih lagi, atau sanksi di tengah jalan jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan etika.

Pembatasan pengeluaran dana kampanye tersebut menurut  dia lagi,  sangat penting karena dirasa akan adil bagi semua calon kepala daerah yang akan bertarung, mengingat akan mempunyai waktu dan anggaran yang setidaknya sama dalam berkampanye, demikian pula dengan iklan yang akan ditayangkan atau dilakukan di tengah masyarakat.

“Selama ini hanya calon yang mempunyai banyak uang, yang bisa beriklan di televisi, koran, media elektronik, pemasangan baleho, spanduk, bendera dan lain-lain dalam jumlah besar. Sedangkan orang seperti saya harus capek menemui rakyat ke pelosok-pelosok desa untuk meyakinkannya agar dipilih,” ujarnya.

Diakui Hakam Naja, selama ini dalam penyelenggaraan pemilukada tersebut tidak ada standar biaya anggaran, tapi disesuaikan dengan APBD, dengan pendapatan asli daerah (PAD), dan atau dana alokasi umum (DAU) dan sebagainya, yang memang kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk itu ke depan hal itu akan diatur sesuai indeks daerah, yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan tentu jumlah pendapatan kotor daerah (PDBD) dan lain-lain. “Dana pemilukada selama ini mencapai sekitar Rp 20 triliun,” tegas Hakam.

Selain itu dalam RUU tersebut juga akan mengatur tentang elektronik voting (E-Voting). Hanya saja masalah E-Voting itu kata Hakam Naja, terkait dengan kultur di mana rakyat belum percaya betul terhadap proses elektronik karena integritas sistem elektronik, yang masih dipertanyakan.

“Kecuali kalau semacam ATM, di mana setelah mengambil uang, struknya keluar dan itu sebagai bukti pemilihan. Kita akan coba untuk daerah yang siap seperti Jembrana (Bali), Jakarta, dan daerah lain,” katanya.

Menyinggung pemungutan suara ulang (PSU), yang selama ini tidak dianggarkan, dalam RUU nanti akan disiapkan untuk mengantisipasi biaya yang dibutuhkan agar tidak menimbulkan masalah. Misalnya melalui APBD-P. Khusus untuk anggaran PSU itu nantinya katanya  bisa diatur melalui APBD-P.(dem/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.