Pejabat Uzur Jangan Diperpanjang

SETU,SNOL—Barisan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Selatan Menggugat (Almastram) menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Walikota Tangsel, Kecamatan Setu Senin (15/4). Kedatangan pendemo ini guna menuntut 16 hal kepada Walikota Airin Rachmi Diany. Termasuk permintaan agar Airin tidak lagi memperpanjang para pejabat uzur, alias para pejabat yang sudah dan akan akan memasuki masa pensiun. Sebab, masih banyak pejabat kompeten yang bisa diandalkan untuk membangun Tangsel ini.

“Walikota (Airin Rachmi Diany) harusnya meregenerasi pejabatnya yang fresh, jangan memperpanjang yang sudah pensiun, termasuk jabatan Sekda Kota (Dudung E Diredja). Seperti tidak ada lagi pejabat yang kompeten di Tangsel ini,” kata Rusli, juru bicara Almastram, di sela aksi demonstrasi tersebut.

Kata Rusli, pihaknya juga mengkritisi sejumlah kinerja pemerintah yang belum berjalan baik selama dua tahun kepemimpinan Airin. Antara lain, belum jalannya briokrasi yang bersih, terbuka dan kompeten. Serta masih banyak program yang tidak menyentuh masyarakat.

“Undang-Undang 51/2008 tentang Pemekaran Kota Tangsel meminta agar pemerkaran dapat mensejahterakan masyarakat, minciptakan iklim birokrasi yang mudah, dan menjauhkan birokrasi dari praktik tertutup. Makanya, dalam kesempatan ini kami juga minta agar segera dibuat Pansus Perda Tranparansi Publik. Kami minta semua tuntutan kami diperbaiki dalam tiga bulan ke depan,” tegasnya.

Pantauan Satelit News, aksi yang hanya digerakkan oleh belasan orang itu terpaksa mendapatkan kawalan ketat dari aparat kepolisian dan petugas Satpol PP Kota Tangsel. Beruntung, aksi tersebut dapat dikendalikan, dan para utusan pendemo kemudian diterima Kepala Bappeda Teddy Meiyadi dan Kabag Humas dan Protoker Pemkot Tangsel Dedi Rafidi.

Kabag Humas dan Protoker Pemkot Tangsel Dedi Rafidi mengatakan, kaitan dengan aksi demonstrasi adalah hal yang sangat wajar dalam demokrasi saat ini. Adapun tuntutan yang dilayangkan oleh para pendemo akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai ranah kebijakan yang dibenarkan. “Sah-sah saja tuntutan ini. Kami anggap ini masukan yang sangat baik bagi pemerintah,” katanya.

Terkait dengan permintaan agar tidak ada lagi pejabat yang akan dan telah pensiun, Dedi Rafidi menyatakan, masa perpanjangan jabatan sudah diatur sesuai dengan UU dan Peraturan Pemerintah. Jadi, selama tidak menyalahi aturan dan sesuai norma yang berlaku, dianggapnya tidak ada masalah. “Soal jabatan itu sudah ada aturannya. Jadi kalau tidak melanggar, kenapa tidak dilaksanakan,” singkatnya. (pane/deddy/sn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.