RUU Ormas Dinilai Hanya Picu Konflik Norma

JAKARTA,SNOL Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) meminta dengan tegas agar RUU Ormas tidak disahkan.
“Tawaran kita jelas dan konkrit, RUU Ormas janganlah disahkan. UU Ormas 1985 seharusnya dicabut bukan direvisi,” ujar perwakilan KKB Fransisca Fitri di Wahid Institute, Jakarta, Minggu (23/6).
Menurut Fitri, seharusnya pemerintah tidak memandang sektor masyarakat sebagai ancaman.
“Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas dan insentif bukan malah mengekang dan represif,” kata Fitri pula.
Namun Fitri menekankan, bukan berarti penolakan RUU Ormas otomatis menandakan KKB lebih memilih menggunakan UU 8/1985. Persepsi tersebut keliru.
“Harusnya ada inisiatif untuk mencabut UU/8985 sebagaimana diatur oleh UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak harus dengan RUU Ormas yang baru,” imbuh Fitri.
Fitri menambahkan, hingga saat ini pemerintah sendiri tidak bisa menjelaskan manfaat pengesahan RUU Ormas tersebut. Sebab, pertimbangan RUU Ormas sebagai instrumen pencegahan kekerasan hingga transparansi dan akuntabilitas Ormas sesungguhnya sudah diatur dalam KUHP dan KUH Perdata.
“Tidak perlu menghadirkan aturan baru (RUU Ormas) karena akan menimbulkan rantai kompleksitas baru pula dan konflik norma,” demikian Fitri.(wid/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.