Sosialisasi Pemilu, KPU Diminta Kreatif

JAKARTA,SNOL Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan untuk tidak hanya melakukan sosialisasi tahapan pemilihan umum (pemilu) 2014 secara konvensional.
Perlu terobosan-terobosan, karena pemilu pada intinya adalah kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memberikan aspirasinya. Tanpa kehadiran pemilih, maka pemilu dinilai sama sekali tidak akan berarti.
“Sosialisasi jangan konvensional dengan gaya tradisional seperti dulu. Jangan hanya cukup melalui pengumuman, orang diharapkan bisa datang ke TPS. Atau menganggap orang sudah mengakses dan tahu soal DPS (Daftar Pemilih Sementara),” ujar Koordinator Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini di Media Center KPU, Jakarta, Rabu (10/7).
Menurut Titi, sosialisasi perlu dilakukan dengan pola pikir bahwa setiap tahapan yang dilakukan merupakan awal penyaluran hak politik warga. Selain itu KPU dalam sosialisasi yang dilakukan, KPU juga perlu memiliki pendekatan komprehensif yang bisa menjangkau pemilih dalam berbagai level dan memeriksa apakah masyarakat sudah terdaftar atau belum.
Ia mencontohkan semisal terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS), memang masih dimungkinkan pemilih nantinya menggunakan hak pilih hanya dengan memiliki KTP dan Kartu Keluarga.
Namun kepastian setiap nama pemilih ada dalam DPS dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat dibutuhkan, karena berpengaruh dengan pencetakan logistik pemilu.
“Daftar pemilih itu berkaitan dengan hak dasar. Yaitu one vote, one person, one value. (satu suara, satu pemilih dan satu nilai). Sekali orang tidak dapat memilih, maka konteks pemilu jadi tidak bermakna. Karena berpengaruh dengan logistik pemilu. Ini juga berkorelasi dengan banyak hal, soal pelayanan logistik pemilu di TPS dan sebagainya,” ujar Titi.
Namun begitu dalam hal ini KPU menurutnya tidak bisa bekerja sendiri. Semua komponen harus terlibat, termasuk pemerintah yang diharapkan jangan memersulit anggaran untuk pemilu.
“Karena proses pendaftaran pemilih, sosialisasi perlu anggaran. Selain itu dukungan dari partai politik peserta pemilu. Juga dibutuhkan. Demikian juga dengan dukungan dari kelompok sipil dan media massa, saya kira juga menjadi bagian dari masyarakat yang melibatkan diri untuk memilih,” ujarnya.(gir/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.