Panwaslu Verifikasi Berkas Kandidat Pilkada

TANGERANG, SNOL Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang bakal melakukan verifikasi faktual berkas pasangan calon walikota/wakil walikota Tangerang 2013.
Proses verifikasi untuk mengetahui keabsahan berkas-berkas yang telah diterima oleh KPU dari pasangan calon.
Divisi Pengawasan Panwaslu Kota Tangerang Agus Muslim menjelaskan, sebelum sampai pada tahap verifikasi tersebut, pihaknya terlebih dahulu akan berkirim surat kepada KPU. “Kita juga berhak melakukan verifikasi terhadap keabsahan,” ujar Agus saat memberikan keterangan kepada wartawan kemarin.
Agus menambahkan, langkah verifikasi diakuinya tidak lepas dari adanya pengaduan yang diterima Panwaslu dari masyarakat. “Selain itu juga, beberapa kandidat juga kan berlatar belakang PNS seperti Sachrudin dan Harry Mulya Zein,” kata Agus.
Sebelumnya, pihaknya juga sudah meminta data-data tersebut, namun diakuinya belum didapatkannya. “Sifatnya masih normatif, padahal kita maunya data-data terkait pencalonannya mulai dari saat menyerahkan awal, kemudian masa perbaikan dan penyerahan terakhir,” jelasnya.
Dengan demikian menurut Agus, akan diketahui, apakah data-data yang termasuk TMS (tidak memenuhi syarat) dan MS (memenuhi syarat) sudah sesuai ketentuan. “Hari ini (kemarin-red) juga langsung kita kirimkan suratnya ke KPU,” terangnya.
Ketika disinggung seperti apa hasil verifikasi tersebut apakah berupa rekomendasi atau kesimpulan, Agus menjelaskan KPU se-baiknya tidak menunggu hasil rekomendasi dari Panwaslu.
“Kalau selama ini KPU selalu bilang bahwa selalu menunggu hasil rekomendasi Panwaslu sebetulnya tidak perlu. Karena ketika KPU menerima pengaduan dari masyarakat mereka dapat memutuskan sendiri,” tegasnya. Hal itu menurut pria yang juga pengurus KNPI Kota Tangerang ini sudah diatur dalam Peraturan KPU No. 9/2012 pasal 96.
Terpisah anggota KPU Kota Tangerang Edi S Hafas berpendapat, dalam peraturan tersebut memang KPU memiliki wewenang, namun akan lebih baik jika disertakan rekomendasi dari Panwaslu. “Kalau Panwaslu kan sudah menggunakan peraturan yang sudah komplit, jadi akan lebih baik jika kita juga menggunakan rekomendasi mereka,” terangnya.
Sementara Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Takhono menjelaskan, sampai saat ini pihaknya sudah menerima tiga laporan terkait penyelenggaraan Pemilukada. Satu laporan berasal dari Edi Faisal dan dua lainnya atas nama Ibnu Jandi.
Dikatakan Takhono laporan Edi Faisal adalah mengenai status Sachrudin, adapun laporan kedua mengenai Plt Demokrat dan ketiga adalah berkaitan dengan masalah kode etik oleh KPU. “Semuanya sedang dalam proses,” terangnya.(made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.