Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Belum Ditahan

SERANG, SN-Tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan delapan unit kapal tahun 2011 Rp12 miliar hingga kini belum ditahan. Ketiga tersangka tersebut terdiri dari dua pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten yakni  Mahyudin dan Ade BH. Satu tersangka lagi dari pengusaha selaku penyedia barang delapan unit kapal.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, H Setia Untung Arimuladi, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/7) mengatakan, untuk menahan tiga tersangka itu, pihaknya masih menunggu hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Sampai saat ini hasil audit BPKP belum serahkan,” kata Untung.

Untung menjelaskan, proses penyidikan dalam perkara tersebut memang sudah selesai dilakukan. Termasuk pemeriksaan terhadap para tersangka dan mantan Kepala DKP Provinsi Banten Suyitno. “Semua sudah kita periksa, kalau tidak salah ada sekitar 20 saksi yang sudah dimintai keterangan termasuk mantan Kepala DKP Provinsi Banten, termasuk para tersangka. Untuk penahanan terhadap para tersangka tergantung kebutuhan penyidik,” tegasnya.

Kuasa hukum para tersangka, Tb Sukatma membenarkan kedua klienya yakni Ade Burhanudin dan Mahyudin sudah pernah dimintai keterangan. “Kapasitasnya sebagai saksi bukan pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Tb Sukatma. Dari hasil penyelidikan, diduga kayu kapal dan mesin tidak sesuai dengan spesifikasi perjanjian. Bahkan, ada satu kapal yang kondisinya rusak. Para tersangka dijerat dan diancam pidana pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor.

Dalam kasus berbeda, Awang Juanda, Ketua Yayasan SMP Mahardika di Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang diadili sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi program nasional rehabilitasi ruang belajar SMP dari APBN Tahun 2012 Rp 180 juta di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (11/7).

Sidang yang dipimpin hakim Poltak Sitorus mengagendakan pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tiga Raksa Wicaksono menghadirkan tiga saksi yaitu staf Seksi Kurikulum Dindik Kabupaten Tangerang Mike Listiawati, mantan penanggungjawab kegiatan Umar Sumarna, sekaligus Kepala SMP Mahardhika, dan Fuad Busro, mantan ketua panitia kegiatan rehab kelas SMP Mahardhika.

Saksi Mike menjelaskan, bantuan rehab ruang kelas SMP swasta dan negeri tersebut merupakan bantuan blockgrand dari pusat. Biaya rehab kelas dengan kondisi rusak berat sebesar Rp 90 juta, sedangkan rehab ringan sebesar Rp 40 juta. “Kita lakukan validasi data, ada 76 sekolah yang mengajukan. Kita hanya melakukan sosialisasi, mengumpulkan proposal pengajuan dari sekolah, melakukan MoU dengan sekolah dan menyampaikan juknis-nya. Verifikasi dan pengawasan semua dari pusat,” kata Mike.

Menurut Mike, SMP Mahardhika merupakan salah satu sekolah penerima bantuan tersebut dengan mengajukan rehab untuk 4 sekolah.”Tapi saya tidak mengetahui mengenai pencairan dan pelaksanaan rehabnya karena sudah ada konsultan dari pusat,” ujarnya. Usai mendengarkan saksi, sidang ditutup dan dilanjutkan pekan depan. (bagas/eman/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.