KPU Dikepung Massa Arief-Sachruddin Hingga Dini Hari

TANGERANG, SNOL Suasana mencekam terjadi di Kantor KPU Kota Tangerang. Ribuan massa pendukung pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin mengepung kantor penyelenggara pemilu itu hingga dini hari tadi.
Massa mendesak KPUuntuk meloloskan pasangan yang diusung Partai Demokrat, Gerindra dan PKB itu untuk berlaga di pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwakot) Tangerang 2013.
Kamis (25/7) siang, Ketua KPUKota Tangerang Syafril Elain mengumumkan hasil pleno penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota 2013. Pasangan Arief-Sachrudin dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
KPU meloloskan tiga pasangan lainnya yakni Abdul Syukur-Hilmi Fuad yang diusung Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PKPB. Lalu pasangan berikutnya ialah Harry Mulya Zein (HMZ)-Iskandar Zulkarnaen yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura serta Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) serta yang terakhir adalah pasangan usungan Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) Deddy Miing Gumelar-Suratno Abubakar.
Hingga pukul 24.00 WIB, massa pendukung Arief-Sachrudin terus membanyak. Mereka tetap menuntut KPU mencabut keputusan pleno penetapan pasangan calon. Kemudian dilakukan pertemuan antara perwakilan massa dengan dan Ketua KPU Tangerang.
Seusai pertemuan, Edi Sulaiman dari kubu Arief-Sachruddin didampingi Kapolres Metro Tangerang Kombes Pol Riad dihadapan ribuan massa menyatakan KPU akan meninjau ulang hasil penetapan pleno. Keputusan ditinjau ulang ini atas pertimbangan keamanan.
Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain enggan komentar banyak terkait pernyataan peninjaun ulang hasil pleno penetapan pasangan calon. “ Ya nanti kita bicarakan lagi,” kata Syafril kepada Satelit News dini hari tadi.
KPU Kota Tangerang tidak meloloskan pasangan Arief Wismansyah-Sachrudin karena tidak memenuhi persyaratan. Sachrudin yang juga Camat Pinang ini terhadang izin dari atasannya.
“Surat izin pengunduran diri dari Walikota hanya buat HMZ saja, itu ditandatangani oleh Walikota langsung. Sementara untuk Pak Sachrudin, sudah bolak-balik kami cari, siapa tahu terselip nyatanya memang tidak ada,” terang Syafril.
Padahal katanya, laporan izin dari atasan itu sudah harus ada. “Sesuai Peraturan BKN No 10 tahun 2005 bahwa harus ada surat pernyataan pengunduran diri dari PNS yang dicalonkan sebagai kepala daerah yang ditanda tangani kepala daerah dan Sachrudin tidak memenuhi syarat tersebut,” tegasnya.
Saat ditanya mengapa KPUD mempergunakan BKN sebagai acuan dan bukan Peraturan KPU No. 9 tahun 2012, Syafril menyatakan bahwa awalnya KPU tidak mempermasalahkan hal tersebut. Akan tetapi setelah adanya masukan dari masyarakat tentang hal tersebut, dan sesuai pasal 92 Peraturan KPU wajib menindaklanjuti.
“Kami melakukan tindak lanjut, karena dalam pasal tersebut diwajibkan hingga kami melakukan klarifikasi kepada Walikota dan BKPP (Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan), akan tetapi hingga sebelum pleno walikota tidak menjawab surat verifikasi. Dan hanya ada satu surat pengunduran diri PNS yang ditan-datangani WH yaitu Harry Mulya Zein,” jelasnya.
Adapun di luar surat tersebut, seluruh pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat. Termasuk soal kesehatan. “Seluruh pasangan, dinyatakan memenuhi syarat secara medis,” terang Syafril.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tangerang Dr Djasarito membenarkan hal itu. Sachrudin dinyatakan sanggup dan mampu untuk menjadi Wakil Walikota Tangerang. “Dalam tes, tim dokter tidak mencari penyakit, akan tetapi apakah kondisi bakal calon disabilitas atau tidak atau dalam kata lain mampu atau tidak,” tuturnya.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Djaka Badrayana menyayangkan terjegalnya pasangan Arief-Sachrudin dari Pemilukada Kota Tangerang karena alasan surat izin. Dia menilai terjadi kelalaian partai-partai politik pendukung Arief-Sachrudin karena tidak mengantisipasi masalah administrasi.
“Sangat disayangkan, calon yang sudah siap dengan dukungan partai politik besar tidak diluluskan KPU karena persoalan administrasi. Persoalan ini kenapa tidak diantisipasi tim pendukung,” ujar Djaka.
Dia menambahkan, selain faktor kelalaian, ada kemungkinan aroma politisasi surat izin atasan dalam kasus Sachrudin. Bisa jadi ada upaya penggembosan terhadap pasangat tersebut. “Kalau izinnya sudah diajukan lama tapi tidak diizinkan Walikota, berarti ada kemungkinan penggembosan,” imbuhnya. (made/gatot/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.