Kota Ditunda, Lebak Diulang

Logo KPUVonis MK Terkait Sengketa Pilkada
TANGERANG, SNOL Mahka­mah Konstitusi (MK) menunda keputusan mengenai sengketa pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwakot) Tangerang. MK memerintahkan KPU Ban­ten untuk melakukan verifikasi ulang dan tes kesehatan calon. Dalam kesempatan yang sama, MK memvonis pe­mungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada Kabupaten Lebak.
“Menunda pelak­sanaan keputusan KPU Provinsi Ban­ten tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu Kota Tangerang,” kata Ketua Majelis Hakim, Akil Mochtar, di sidang MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/10).
MK membatal­kan keputusan KPU Provinsi Banten 083/ Kpts/KPU.Prov-015/ Tahun 2013 tentang perubahan terhadap pu­tusan KPU Kota Tangerang nomor 68/Kpts/KPU.Ko­ta015.435421/VII/2011 ten­tang penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Tangerang ta­hun 2013.
“Memerintahkan KPU Banten melakukan verifika­si ulang pengusulan parpol pasangan nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar dan nomor urut 4 Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto,” putus MK.
Selain itu MK memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan Ahmad dan Ga­tot. “Menunda penjatuhan mengenai pokok perkara (siapa yang menjadi pemenang Pilwakot) hingga dilak­sanakan verifikasi ulang dan tes kesehatan maksimal 21 hari setelah putusan ini,” ujar Akil.
KPU Banten Segera Rapat
Terkait keputusan MK yang menunda vonis terhadap seng­keta Pilkada Kota Tangerang ini, KPU Banten segera menggelar rapat pleno guna penyusunan jadwal tersebut. “Untuk waktu tepatnya, belum bisa kami pas­tikan. Karena kan harus melalui tahapan pleno dulu. Tapi yang pasti, selama 21 hari kerja itu, terhitung sejak tanggal 2-22 Ok­tober 2013,” kata Anggota KPU Banten, Syaiful Bahri.
Menurut Syaiful, pihaknya siap melaksanakan segala kepu­tusan MK, sebagaimana mereka juga melakukan tahapan keputu­san yang dilakukan oleh DKPP. “Apa pun keputusannya, harus dijalani,” terangnya.
Syaiful mengaku pihaknya tidak mau gegabah dalam menjalani perintah MK kali ini. Pihaknya ingin lebih jeli dan teliti mem­baca tiap bagian keputusan agar tidak terjadi kesalahan di kemu­dian hari. “Waktu yang diberikan juga agak lama. Jadi kami akan pelajari dulu berkasnya secara detail dan teliti,” pungkasnya.
Ketua KPU Provinsi Ban­ten Agus Supriatna, usai sidang mengatakan pihaknya akan melakukan kordinasi secepatnya dengan KPU Pusat terkait putu­san ini. “Kami akan segera kor­dinasikan, dan waktunya 21 hari dari putusan,” kata Agus.
Saat ditanya substansi hasil putusan sela yang dibacakan ma­jelis hakim, Agus mengatakan dua subtansi yang harus segera dilakukan, yang pertama adalah melakukan tes kesehatan kepada pasangan calon nomer 4, Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Su­prijanto dan melakukan verifika­si adanya dukungan ganda dari Hanura kepada pasangan nomer urut 4 dan nomer urut 1 Harry Mulya Zein (HMZ) – Iskandar.
Terkait dengan hasil suara para pasangan calon, Agus tidak mau banyak mengomentari, pasalnya ia meyakini hanya untuk men­jalankan keputusan MK terkait dua hal yang ada dalam putu­san dalam sidang yang digelar sore tadi. “Kalau saya ditanya soal mengapa KPU waktu itu tidak melakukan tes kesehatan kepada AMK, kami tidak punya kewenangan untuk menafsirkan dan hanya menjalankan keputu­san DKPP,” tegasnya.
Arief Enggan Menduga
Calon Walikota Terpilih Arief R Wismansyah yang tidak mau menduga-duga atyas apa yang menjadi keputusan MK pada akhirnya nanti. “Keputusannya kan belum. Nanti lah kita tunggu tanggal mainnya,” kata Arief saat dihubungi Satelit News tadi malam.
Menurut Arief, apapun yang menjadi keputusan MK diharap­kan menjadi yang terbaik bagi masyarakat Kota Tangerang. “Kan saya sudah bilang berkali-kali, kalau pun memang nantinya harus ada pemilihan suara ulang, saya siap. Lagipula masyarakat Kota Tangerang juga sudah cer­das memilih. Jadi apapun yang akan menjadi keputusan MK nanti pasti sudah melalui pertim­bangan terbaik,” tegas Arief.
Arief optimis jika MK telah melakukan putusan yang adil. “Sebab yang dipersoalkan bukan saya dan pasangan. Ini hanya menunggu verifikasi KPU ke­pada dua pasangan AMK-Gatot dan HMZ-Iskandar. Jadi saya sih santai saja,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pilkada Kota Tangerang berujung di MK sete­lah pihak pemohon yakni pasan­gan Abdul Syukur-Hilmi Fuad dan Harry Mulya Zein-Iskandar mempermasalahkan putusan DKPP yang memerintahkan ke­pada KPU Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembali­kan hak konstitusional pasangan calon nomor urut 5 Arief R. Wis­mansyah dan Sachrudin, serta pasangan calon nomor urut 4 Ahmad Mardju Kodri dan Gatot Suprijanto untuk menjadi pasan­gan calon peserta.
Pemungutan suara Pilkada Kota Tangerang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2013 dengan diikuti lima pasangan calon, diantaranya pasangan nomer urut 1, Harry Mu­lya Zein – Iskandar, pasangan no­mer 2 Abdul Syukur – Hilmi Fuad, pasangan nomer 3 Dedi Gumelar – Suratno Abu Bakar, pasangan nomer urut 4 Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto dan pasangan nomer urut 5 Arief R Wismansyah – Sachrudin.
Berdasarkan rapat pleno penghitungan suara yang dilaku­kan di tingkat KPU, pasangan Arief – Sachrudin menang telak dari pasangan lainnya dan mem­peroleh sebanyak 340.810 suara. Sementara itu, pasangan Harry Mulya Zein-Iskandar meraih 45.627 suara. Pasangan Ab­dul Syukur-Hilmi Fuad meraih 187.003 suara, pasangan Deddy Gumelar-Suratno Abu Bakar meraih 121.375 suara dan pasan­gan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto meraih 15.060 suara.
Adapun total warga yang memberikan suara yakni se­banyak 726.351 suara dengan rincian 709.875 suara sah dan 16.476 suara tidak sah.
Pilkada Lebak PSU
Sementara untuk Pilkada Leb­ak, MK memutuskan Pemilihan Suara Ulang (PSU). PSU itu di­lakukan karena Majelis Hakim MK menilai keterlibatan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya sangat massif dimana dengan kekua­saanya dia telah terbukti beru­paya memenangkan anaknya Iti Octavia Jayabaya, dengan cara mempengaruhi birokrat dari tingkat atas hingga tingkat kepala desa dan secara terstruk­tur sistimatis dan massif (TSM).
Setelah MK mencermati buk­ti-bukti yang diajukan, terbukti bahwa Mulyadi Jayabaya terlibat dalam memenangkan pasangan pasangan berjargon IDE. Sebel­umnya, termohon yakni pasangan IDE membantah bahwa kegiatan yang dilakukan Jayabaya itu tidak terjadi pada kegiatan Pilkada Lebak. Tetapi MK berkeyakinan bahwa Jayabaya terlibat.
Selain itu, perbuatan Jayabaya melecehkan warga Baduy dalam kampanye beberapa waktu lalu dianggap tidak memberikan tela­dan yang baik. Karenanya, ma­jelis hakim memutuskan untuk membatalkan hasil rapat pleno KPU hasil rekapitulasi pemung­utan suara.
“Sejak keputusan ini dibaca­kan, MK memerintahkan KPU untuk segera melaksanakan PSU di seluruh TPS yang ada di Ka­bupaten Lebak, maksimal 90 hari sejak keputusan ini dibaca­kan,” kata Ketua MK, Aqil Muk­tar, kemarin.
Terkait dengan Ketua Pan­was Kabupaten Lebak, Ahmad Taufik yang dinilai tidak inde­penden lantaran tercatat sebagai pengurus Partai Denokrat Lebak, menurut majlis hakim tidak ter­bukti, karena itu hanya secara kebetulan kesamaan nama saja tapi orangnya berbeda. Dan ini sudah di buktikan dengan surat keputusan Ketua DPC PD Kabu­paten Lebak. “Sebenarnya ban­yak poin-poin gugatan pemo­honan yang menurut kami tidak ada korelasinya dengan hasil pemungutan suara di Pilkada Lebak,” katanya Aqil.
Sementara Amir Hamzah, salah satu calon Bupati Lebak yang juga pemohon gugatan ke MK kepada wartawan men­gatakan, pihaknya menyambut gembira keptusan MK tersebut. Sebab dengan adanya keputu­san PSU itu, artinya ada peluang bagi dirinya untuk memenangkan Pilkada Lebak. “Selain bersyukur pada Allah atas keputusan Majelis Hakim MK ini, kami juga segera akan menguatkan tim dan semua relawan, serta simpatisan pasan­gan HAK, agar pada PSU nanti bisa menang,” tandasnya. (kiki/ahmadi/made/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.