Sulitnya Mengurus Surat Tanah

LEBAK, SN–Setiap warga memiliki keinginan untuk menjalani kehidupan dengan tenang, damai dan nyaman. Namun, tidak untuk warga Kabupaten Lebak. Dari 2.411 kilometer lahan pemukiman di wilayah setempat hingga saat ini belum memiliki sertifikat atau surat tanah.

Satuan Tugas (Satgas) Yuridis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak, Suyatno menyebutkan, total luas lahan daratan di wilayah Kabupaten Lebak adalah 3.426,56 kilometer persegi dengan luas pemukiman 2.411 kilometer, perkebunan 199,3 kilometer, pertanian 589 kilometer dan hutan 227,26 kilometer.

“Dari jumlah itu, 2.411 kilometer lahan pemukiman di wilayah Kabupaten Lebak hingga saat ini belum memiliki sertifikat tanah,” kata Suyanto, Jumat (25/10).

Mayoritas pemukiman warga yang belum memiliki sertifikat tanah berada di Lebak bagian selatan yakni di Kecamatan Bayah, Cilograng, Cibeber, Cihara, Panggarangan, Cijaku, Malingping, Wanassalam.

“Pemukiman di Lebak bagian tengah dan utara juga ada yang masih belum memiliki sertifikat tanah, antara lain di Kecamatan Muncang, Sajira, Cipanas, Kopi, Warunggunung, dan Kecamatan lain,” ujarnya.

Faktor utama penyebabnya pemukiman warga tidak memiliki sertifikat, disebabkan ketidaktahuan,  tidak membutuhkan, tidak adanya biaya pengurusan sertifikat dan tang lain. “Kami melakukan koordinasi dengan BPN Pusat agar setiap tahun mengeluarkan Prona (Program Nasional Agraria). Prona tahun 2013 ini sudah mampu membuat 7.500 buku sertifikat tanah untuk 31 desa yang berada di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak. Prona ini gratis tidak dipungut biaya,” tuturnya.

Beberapa warga di Kecamatan Cilograng mengaku tidak memiliki sertifikat tanah karena biaya yang dikeluarkan cukup mahal, prosesnya yang ribet dan memakan waktu lama. “Ngapain Pak, bikin sertifikat tanah segala kalau ujung-ujungnya ngerepotin. Terkeculai prosesnya cepat, kami bersedia,” kata Wawan, salah satu warga setempat. (ahmadi/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.