Empat Provinsi Tetapkan Upah di Atas KHL

JAKARTA, SNOL Di tengah aksi para buruh menuntut kenaikan upah, sebanyak 12 daerah sudah menetapkan be­saran upah minimum provinsi (UMP) 2014. Semuanya mengalami kenaikan dibanding­kan tahun lalu. Empat daerah bahkan menetapkan UMP melebihi ketetapan kebutuhan hidup layak (KHL).
Keempat provinsi yang menetapkan UMP 2014 di atas KHL adalah DKI Jakarta, Kalimantan Selatan (Kalsel), Bengkulu, dan Sumatera Barat (Sumbar). Di Jakarta, misal­nya, UMP 2014 ditetapkan Rp 2.411.000. Sedangkan KHL-nya adalah Rp 2.299.860. Di Kalsel, UMP 2014 sebesar Rp 1.620.000, sedangkan KHL Rp 1.555.000.
Di Bengkulu, UMP-nya Rp 1.350.000. Sedangkan KHL Rp 1.260.000. Sementara itu, UMP di Sumbar ditetapkan Rp 1.350.000, lebih banyak daripada KHL yang nilainya Rp 1.260.000.
Jambi dan Banten menetapkan UMP persis sama dengan ketetapan KHL. Sedangkan enam daerah lain menetapkan UMP 2014 di bawah ketetapan KHL.
Merujuk rekapitulasi se­mentara itu, Menakertrans Muhaimin Iskandar menga­takan masih ada 22 provinsi yang belum menetapkan UMP. “Umumnya masih menunggu keputusan gubernur. Sedang­kan dewan pengupahan sudah memutuskan KHL-nya,” ka­tanya di Jakarta kemarin.
Tahun lalu ada empat provinsi yang tidak menetap­kan UMP. Yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogjakarta. Muhaimin men­gatakan, pihaknya menunggu perkembangan terkini dari daerah. Tim asistensi Keme­nakertrans sudah diterjunkan ke daerah. Mereka bertu­gas melakukan monitoring, konsultasi, dan pendampin­gan bagi dinas tenaga kerja, dewan pengupahan daerah, dan pimpinan daerah tingkat provinsi.
Menurut Muhaimin, pemer­intah, pengusaha, dan pekerja sepakat bahwa untuk mendor­ong kenaikan upah minimum secara bertahap. Dia men­egaskan ketentuan kenaikan rata-rata upah minimum per tahunnya tidak bisa disamara­takan antara satu provinsi den­gan provinsi lainnya. “Ada provinsi yang naiknya besar dan ada yang tidak,” katanya.
Kenaikan upah minimum harus mempertimbang­kan sejumlah indikator. Di antaranya adalah tingkat in­flasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan kebutuhan hidup pekerja serta kemam­puan perusahaan di daerah masing-masing. Muhaimin menegaskan, kebijakan upah minimum merupakan upah terandah yang diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari seta­hun. “Jadi, upah minimum itu hanya sekadar jaring penga­man sosial,” tegasnya.
Pemberian upah untuk pekerja yang sudah berkeluar­ga dengan masa kerja tertentu, tentu akan dipertimbangkan oleh perusahaan. Untuk pene­tapan tunjangan-tunjangan di luar upah minimum tersebut ditekankan pada perundingan dan kesepakatan secara bi­partite antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Menurut Muhaimin, tuntu­tan dan keputusan kenaikan UMP adalah keniscayaan. Tujuannya untuk mening­katkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Dia menegaskan kenaikan upah ini harus dis­ambut dengan peningkatan produktivitas kerja. Supaya perusahaan terus maju dan berkembang. Akhirnya bisa menambah lapangan kerja baru. (wan/ca/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.