Indonesia Butuh Minimal 12 Kapal Selam

Cek Kesiapan PT PAL Produksi Kapal Selam
JAKARTA,SNOL Kebutuhan kapal perang Indonesia masih sangat besar. Salah satu yang paling mendesak adalah kapal selam untuk menggantikan dua kapal selam yang akan segera pensiun. Kesiapan PT PAL untuk segera memproduksi kapal selam direspons Kemenhan dengan memberikan kebijakan khusus.
Hal itu terungkap dalam rapat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di kantor Kementerian Pertahanan kemarin. Rapat yang dipimpin Menhan Purnomo Yusgiantoro itu membahas persiapan PT PAL memproduksi kapal selam, fregat, dan korvet.
Menurut Purnomo, Indonesia sebagai Negara kepulauan memerlukan banyak kapal penjaga. Sebab, ancaman dari laut sangat besar, mengingat Indonesia memiliki alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI bisa dilalui kapal-kapal di atas permukaan, dalam laut, maupun pesawat. “Itu perlu dijaga pintu masuk dan keluarnya,” terang Purnomo.
Indonesia memiliki tiga ALKI. ALKI I  membentang mulai Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Selat Sunda. Kemudian, ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luatan Flores-Selat Lombok. Sedangkan, ALKI III mulai Sumadera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Alor.
KASAL Laksamana TNI Marsetio mengungkapkan, untuk menjaga perairan, sejumlah kebutuhan kapal harus segera dipenuhi. Untuk kapal selam, sangat terkait dengan strategi defensive attack. “Kebutuhannya idealnya agar dijamin aman, 12 kapal selam,” terangnya.
Saat ini, Indonesia memiliki dua kapal selam produksi tahun 1977-1978. Artinya, pada tahun 2020 kedua kapal selam itu harus pensiun karena usianya mencapai 40 tahun. Penggantinya diharapkan selesai pada 2017 akhir. Saat ini, dua kapal selam pengganti itu sedang diproduksi di Korsel. Pemerintah menunjuk perusahaan galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) untuk mengerjakannya.
Sedikitnya 208 ahli dari PT PAL dikirim untuk mempelajari pembuatan kapal selam di galangan tersebut. seluruhnya merupakan ahli di bidang masing-masing, mulai desain hingga bagian las. Target awal, PT PAL sudah bisa memproduksi kapal selam pada 2015. Jika itu terjadi, maka Indonesia menjadi produsen kapal selam pertama di Asia Tenggara.
Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, pihaknya telah menyapkan kebijakan pendukung untuk megaproyek tersebut. Dia mengizinkan PT PAL untuk mengambil bridging loan (pinjaman jangka pendek) dari bank-bank BUMN. Tujuannya, menutup kebutuhan finansial produksi kapal sambil menunggu dana APBN cair.
“Karena perlu prosedur utk cairkan APBN, sementara produksi tidak boleh terlambat,” terangnya. Kemudian, menyiasati kurangnya SDM di PT PAL. Saat PT PAL dilanda krisis, banyak tenaga ahli yang keluar. Dia menawarkan kepada TNI AL untuk memasukkan tenaga ahlinya ke PT PAL, melalui skema yang ditentukan KASAL. TNI AL tentu pihak yang paling tahu apa saja yang mereka butuhkan dalam kapal tersebut.
Purnomo Yusgiantoro menambahkan, pembahasan persipan PT PAL itu menjadi agenda sidang terakhir KKIP. Seiring disahkannya UU nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP akan mengalami perubahan struktur. Yang utama, jabatan ketua KKIP akan dipegang langsung oleh Presiden, bukan lagi Menhan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, akan dibentuk pelaksana harian yang diketuai Menhan dan Menteri BUMN sebagai wakilnya. Kemudian, anggota KKIP juga bertambah dengan masuknya Mendikbud, Menkeu, Kepala Bappenas, dan Menkominfo dalam struktur organisasi. Sebelumnya, hanya ada Wamenhan, Menristek, Menperin, Panglima Tni dan Kapolri. (byu/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.