Tujuh Perusahaan Terancam Ditutup

Di Kawasan Berikat Modern Kabupaten Serang
SERANG,SNOL Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Serang mengancam menutup tujuh perusahaan di kawasan industri Modern, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang terancam ditutup. Tujuh perusahaan itu belum melengkapi klausul Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagai lampiran dari izin operasi perusahaan industri.
Kepala BLH Kabupaten Serang, Irawan Noor menegaskan, kelengkapan dokumen UKL dan UPL dalam sebuah perusahaan yang akan beroperasi merupakan suatu hal yang diwajibkan. Dokumen UKL dan UPL merupakan satu kesatuan dari pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Jika perusahaan tidak memiliki dokumen tersebut maka harus ditutup paksa.
“Dalam perizinan operasi sebuah pabrik tentu terlebih dahulu harus mengantongi dokumen Amdal. Dimana Amdal dapat keluar jika UKL dan UPL sudah dibuat. Artinya jika perusahaan tersebut tidak memiliki UKL dan UPL maka tidak punya juga Amdal yang dapat diartikan juga bahwa tujuh perusahaan tersebut belum memiliki izin operasional pabrik sehingga harus ditutup,” ujarnya kepada wartawan di Serang, Selasa (26/11).
Irawan mengatakan, untuk mengklarifikasi hal tersebut pihaknya berencana dalam waktu dekat akan mendatangi tujuh perusahaan tersebut. Dalam kunjungan itu pihaknya akan mengecek apakah ketujuh perusahaan tersebut sudah beroperasi atau belum.
“Kalau ketujuh perusahaan tersebut sudah beroperasi maka tentu harus dihentikan sementara dan kami berikan surat teguran termasuk pemilik Kawasan Industri Modern. Sedangkan untuk nama-nama perusahaan saya belum bisa publikasikan,” katanya.
Ia menuturkan, untuk merespon teguran tersebut pihaknya memberikan waktu kepada tujuh perusahaan hingga akhir November. Kemudian jika hingga akhir November tidak juga merespon teguran maka perusahaan tersebut akan ditutup secara permanen.
“Kita lihat bagaimana respon perusahaan kalau tidak juga merespon hingga akhir November maka dengan terpaksa akan kami tutup secara permanen,” ungkapnya. Bupati Serang, Ahmad Taufik Nuriman mengaku belum menerima laporan mengenai tujuh perusahaan yang belum melengkapi UKL dan UPL. Namun begitu pihaknya akan menindak tegas jika perusahaan tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam melengkapi dokumen wajib tersebut. “Saya belum tahu masalah itu tapi ya kalau salah harus ditindak dengan tegas, apapun alasannya,” pungkasnya. (arif/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.