Pemkot Akan Evaluasi SKPD

TANGERANG,SNOL Dalam waktu dekat, Pemkot Tangerang akan segera mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menyusul akan direvisinya PP 41/2007 yang mengatur organisasi perangkat daerah oleh Pemer­intah Pusat.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tangerang Iwan Ichwanul kepada Satelit News, Jumat (17/1) men­gatakan, evaluasi ini dalam rangka meningkatkan kema­juan daerah dan penguatan kelembagaan perangkat daerah.
“Jika dalam evaluasi nanti, dalam suatu SKPD perlu adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, maka kami akan segera membuat Ran­cangan Peraturan Daerah (Raperda) kemudian diaju­kan ke Bagian Hukum dan diteruskan ke DPRD untuk dibahas menjadi Perda,” ujar Iwan Ichwanul.
STOK yang ada saat ini tidak sesuai dengan yang ada di pusat. Misalnya Dinas Pendidikan. Di pusat sudah menjadi Kement­erian Pendidikan dan Kebuday­aan. Namun demikian, SKPD tersebut tidak perlu harus diganti sepanjang masih maksimal dan efektif kinerja pegawainya.
“Prinsipnya kebutuhan or­ganisasi merupakan otonomi daerah masing-masing. Jika masih dipandang layak dan mampu memberikan pelay­anan terbaik kepada masyara­kat, kenapa harus dirubah. Tapi sebaliknya, kalau suatu SKPD memang harus dimerg­er, ini bisa saja dilakukan,” kata Ketua Perbakin Kota Tangerang ini.
Meski ada perubahan SOTK baru, ini tidak akan merugikan para pegawai di lingkup Pem­kot Tangerang. Justru yang sudah baik akan dipertahankan lebih baik lagi. Untuk itu, bagi para pegawai agar jangan re­sah terkait isu adanya peruba­han SOTK baru ini.
“Kalau saat ini ada Kepala Dinas yang telah melakukan rotasi kepada para stafnya, itu hanya kebijakan intern dinas saja. Ini sah-sah saja untuk memberikan penyegaran kepada para pegawainya,” imbunya.
Masih menurut Iwan, PP 41/2007 merupakan hasil revisi PP 8/2003, dimana UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah direvisi kemudian menjadi UU 32/2004, maka pemerintah merevisi pula PP tentang organ­isasi perangkat daerah.
“Saat ini Kota Tangerang memiliki 15 dinas, 7 badan, 4 kantor, 1 RSUD, 1 Sekda, 1 Setwan dan 13 kecamatan. Untuk penambahan SOTK baru mungkin belum ada, tapi perubahan bagian-bagian pada SKPD bisa saja dilaku­kan,” ucapnya.
Diungkapkan Iwan, pem­bentukan organisasi yang ber­dasarkan urusan pemerintahan adalah “urusan wajib” yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu juga ada “urusan pilihan” yang berkai­tan dengan pengembangan sektor unggulan di daerah.
Untuk urusan pelayanan dasar meliputi: Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, ketahanan pangan, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana, sosial, tenaga ker­ja, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan perlindungan anak. (jojo/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.