Silpa Masih Simpang Siur

Pemkot Akan Sampaikan pada Rapat Pembahasan
SETU, SNOL Sebenarnya berapa sih jumlah pasti Sisa Lebih Peng­gunaan Anggaran (Silpa) Kota Tangsel 2013? Sebelumnya disebut sebesar Rp 217 miliar. Namun jum­lah ini oleh sejumlah pihak diragu­kan karena angka Silpa Tangsel bisa mencapai setengah triliun lebih.
Mengenai angka pasti jumlah Silpa ini, Wakil Walikota Tang­sel Benyamin Davnie berjanji akan membeberkannya pada saat rapat pembahasan dengan DPRD dan satuan perangkat kerja daerah (SKPD).
“Mengenai kejelasan atau rincian berapa persisnya angka Silpa sam­pai dengan akhir tahun 2013, akan kami sampaikan secara terperinci pada saat pembahasan dengan ang­gota DPRD,” ungkap Benyamin.
Sama seperti sebelumnya, Be­nyamin memprediksi kalau besaran Silpa bisa saja lebih dari Rp 217 miliar, seperti yang sudah dilapork­an sebelumnya. Namun untuk bera­pa angka pastinya, Pemkot Tangsel akan melaporkan langsung ke BPK, dan sebelumnya akan dibahas pada rapat pembahasan bersama anggota dewan. “Pasti akan kami laporkan secara menyeluruh yang sebenar-benarnya. Sumbernya dari mana saja, juga akan kami rincikan,” un­gkapnya.
Menanggapi besarnya Silpa dik­arenakan masih banyaknya proyek yang belum selesai dan tidak ter­program dengan baik, Benyamin mengakui hal itu karena adanya beberapa kendala teknis di lapan­gan. “Yang menyebabkan pelaksa­naan tidak sesuai dengan rencana. Makanya berdampak pada terham­batnya penyelesaian pekerjaan,” tuturnya.
Seperti misalnya, kata Benyamin, pengerjaan pembangunan kelas di lima sekolah yang belum rampung di akhir 2013, hal tersebut dikare­nakan rekening si kontraktor atau penyedia jasa diblokir akibat ter­sangkut kasus. Begitu pula dengan pengerjaan gedung kesehatan yang juga belum rampung sesuai target. “Tentu hal tersebut kendala teknis yang ada di luar prediksi kami. Ini akan menjadi evaluasi dan pen­gendalian yang harus dilakukan,” ujarnya.
Bentuk pengendalian kepada pi­hak kontraktor atau penyedia jasa, Pemkot Tangsel akan menjatuhkan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam atau black list bagi mereka yang tidak dapat meny­elesaikan pekerjaannya. Kemudian bagi SKPD yang disinyalir tidak di­siplin atau tidak sanggup mengelo­la APBD sepanjang 2013, akan ada evaluasi. “Tentu, kami sepakat jika besarnya Silpa harus menjadi acuan bagi kami untuk lebih melakukan pengendalian dan evaluasi lagi ter­hadap kinerja SKPD,” katanya.
Terpisah, Pengamat Pemerintahan dan Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Zaki Mubarak mengatakan, besarnya Silpa menjadi tolak ukur kemampuan SKPD suatu wilayah dalam mengelola APBD. Jika sema­kin besar jumlahnya, maka patut di­pertanyakan kinerja Pemkot Tangsel dalam mengelola keuangan daerah. “Terlebih jika jumlah Silpa yang di­laporkan berbeda dengan yang dil­aporkan, itu bisa saja jadi temuan,” ungkap Zaky.
Untuk itu, dia berharap bila jum­lahnya Silpa tidak lebih besar. “Yang kemarin saja tidak bisa mengelolan­ya, bagaimana kalau diberikan yang lebih besar lagi?,” katanya setengah bertanya. (pramita/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.