Layanan BPJS Buruk, Pengusaha Merugi

TANGERANG,SNOL Para pengusaha di Provinsi Banten mengaku terus merugi akibat buruknya layanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten, Arwin Kusmanto mengatakan, akibat kurang maksimalnya pelayanan BPJS tersebut terjadi penurunan produktifitas kerja.
“Ada kasus 40 persen produksi sempat terhenti karena karyawan memaksa demo ke BPJS yang disebabkan pelayanan tidak maksimal,” jelas Arwin saat ditemui Satelit News usai acara seminar Evaluasi BPJS Kesehatan 2014 dan Menyongsong BPJS Kesehatan 1 Januari 2015 di Rumah Sakit Mayapada, Tangerang, Rabu, (12/3).
Menurut Arwin, buruknya pelayanan Kesehatan tersebut akibat masih banyaknya karyawan yang ditolak rumah mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Arwin menjelaskan, akibat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan membuat psikologis karyawan yang berimbas sehingga membuat hubungan harmonis perusahaan dan karyawannya menjadi terganggu. “Karena terjadinya ketidakharmonisan hubungan kerja akibat layanan kesehatan yang buruk membuat karyawan tidak bekerja secara maksimal,” keluhnya.
Arwin juga mengatakan pihaknya khawatir jika hal ini terus dibiarkan, maka akan mengganggu iklim investasi yang ada di Propinsi Banten. Pasalnya para pemegang merek besar yang berinvestasi di Banten tentunya tidak ingin nama baiknya hancur gara-gara para karyawannya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
“Rata-rata perusahaan besar yang ada di Propinsi Banten ini mengerjakan pekerjaan yang diberikan perusahaan di luar negeri, maka jika terjadi masalah akibat terjadinya hubungan industrial akibat buruknya pelayanan kesehatan kepada karyawannya maka kami khawatir mereka akan menghentikan pesanannya,” ujar Arwin.
Akibat masih buruknya pelayanan tersebut Apindo merekomendasikan kepada seluruh perusahaan untuk tidak dahulu bergabung ke BPJS sebelum pelayanan ditingkatkan. “Kami menyarankan agar jangan bergabung dahulu dengan BPJS, bahkan jika belum juga membaik kami sarankan kepada perusahaan untuk mengelola pelayanan kesehatannya secara mandiri,” pungkasnya. (hendra/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.