Polres Tigaraksa Akui Salah Tembak

Bisa Dituntut Perdata dan Pidana
TANGERANG,SNOL Ter­ungkap sudah siapa penembak Tartusi (35), sopir truk baik hati warga Kampung Putat, Desa Koranji, Kecamatan Ca­dasari Kabupaten Pandeglang. Penembak ayah beranak dua itu ternyata anggota Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
Wakil Kepala Satreskrim Polres Tigaraksa, AKP Endang Sukma Wijaya mengakui pen­embakan Tartusi dilakukan anak buahnya. Dia juga menegaskan telah terjadi kesalahan pen­angkapan yang berujung pada penembakan terhadap Tartusi. Polres Tigaraksa, kata Endang, sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan berjanji menanggung seluruh biaya pen­gobatan korban salah tangkap dan salah tembak tersebut.
“Jika ada tuntutan dari pihak korban, kepolisian Resta Tangerang siap untuk bertang­gung jawab,” ungkap Endang seusai menyampaikan rilis op­erasi Pekat Jaya di kantor Polres Tigaraksa, kemarin siang. Per­istiwa tersebut bermula ketika polisi mendapatkan informasi yang salah terkait pengemban­gan kasus pencurian kendaraan bermotor. Polisi menjemput Tar­tusi di rumahnya Minggu (15/3) sekira pukul 01.30 dinihari. Dia ditembak betis kanannya karena menolak dibawa aparat Polres Tigaraksa ke dalam mo­bil yang akan membawanya ke Tangerang. Polisi kemudian membawa korban ke RSUD Tangerang untuk menjalani op­erasi dan membawanya pulang di hari yang sama.

Sehari pasca penembakan, Tartusi (35) mengunjungi ke Rumah Sakit Umum (RSU) Berkah – Pandeglang un­tuk mengganti perban yang membalut luka tembak di be­tis kanannya. Setelah itu, dia dikabarkan dibawa ke Mapol­da Banten didampingi istrin­ya, Aas Asliah, Lurah Koranji dan Kapolsek Cadasari.
“Saya tidak tau apa tujuan En­tus (panggilan aakrab Tartusi,red) dibawa ke Polda. Setahu saya, dia (Entus) pergi sekitar jam 10.30 WIB ke Rumah Sakit untuk men­gobati lukanya. Kalau setelah itu langsung ke Polda saya tidak tau,”ujar Udi, kakak ipar Tartusi di kampung Putat Desa Koranji Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, kemarin. Dia me­nambahkan, keluarga besar Tar­tusi menyerahkan persoalan itu kepada proses hukum yang ber­laku. Namun Udi menambahkan, keluarganya belum mengambil keputusan apa-apa atas kejadian itu.
“Kami orang awam, nggak ngerti hukum. Kami serah­kan sepenuhnya kepada pihak berwajib saja pak,” kata Udi.
Ombudsman Lakukan Pe­nyelidikan
Peristiwa salah tangkap dan tembak itu mendapatkan perhatian dari Ombudsman Wilayah Banten yang ber­janji melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Ketua Ombusman Perwakilan Ban­ten, Ranty Pancasasty menga­takan pihaknya sedang men­gumpulkan bahan dan materi terkait dugaan penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Tigaraksa. Rencananya, ombudman akan mendatangai Mapolres Pandeglang, untuk terlebih dahulu mencari duduk perso­alan terkait korban.
“Iya, besok (hari ini-red) kita akan datangi Polres Pan­deglang untuk menggali dulu informasi terkait penemba­kan tersebut. Baru kemudian ke pihak korban,” ujar Ranty saat dihubungi melalui sam­bungan telepon. Diterang­kan Ranty, pihaknya sudah menerima informasi terkait penembakan tersebut namun tidak bisa langsung menin­daklanjuti karena keterbatasan personil. Ombudsman belum bisa mengungkap terlalu da­lam kasus tersebut karena baru akan melakukan penye­lidikan. Pihaknya berharap baik keluarga maupun media untuk sabar sambil menunggu proses penyelidikan yang di­lakukan ombudsman.
Bisa Dituntut Pidana dan Perdata
Peristiwa salah tangkap dan salah tembak yang menimpa Tartusi juga mendapatkan perhatian Indonesian Police Watch (IPW). Ketua IPW, Neta S. Pane mengatakan ke­jadian ini membuat citra ke­polisian menjadi buruk. Selain membuat citra negatif kepoli­sian, kejadian ini juga sangat merugikan masyarakat.
“Ini harus diusut secara tun­tas. Keluarga bisa melaporkan kasus ini ke propam. Nantinya propam yang akan memeriksa dan memprosesnya,” kata Neta S. Pane, Senin (17/3). Neta menambahkan, korban maupun keluarga korban bisa menuntut secara perdata mau­pun pidana.
“Untuk personil polisi yang lalai dalam tugasnya tersebut, nantinya akan diperiksa, ditun­tut dan juga diproses. Untuk sanksinya polisi tersebut harus dipecat agar kejadian ini tak terulang,” tegasnya. Neta S. Pane juga mengharapkan kasus ini dapat dibuka ke masyarakat secara transparan. Hal ini di­maksudkan agar masyarakat tidak beranggapan yang negatif ke instansi kepolisian. (mg19/mg17/bagas/mardiana/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.