ICW Laporkan 1.226 K2 Bodong

Bupati Tangerang Pertanyakan Data
JAKARTA,SNOL Kasus dugaan lolosnya tenaga honorer K2 siluman dalam rekrutmen CPNS 2013 mulai masuk ke Bareskrim Polri. Kemarin, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Bareskrim dan melaporkan adanya ribuan data honorer yang diduga dipalsukan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu yang dilaporkan.
Koordinator Divisi Moni­toring Layanan Publik ICW Febri Hendri melaporkan du­gaan pemalsuan data, suap, dan pemerasan terkait lolos­nya ribuan honorer K2 terse­but, kemarin. Dia menyerah­kan data 1.226 honorer K2 yang diduga siluman. Data tersebut berasal dari enam ka­bupaten di Indonesia. Yakni, Kabupaten Tangerang, Blitar, Buton Utara, Toba Samosir, Tasikmalaya dan Garut.
Menurut dia, indikator pe­malsuan data itu cukup jelas. Data Honorer K2 yang lolos seleksi CPNS tidak cocok den­gan data honorer tahun 2005, 2010 dan 2012. Data tersebut didasarkan pada informasi terhitung masa tugas (TMT). Menurut Febri, nama-nama tersebut muncul pada database honorer K2 yang ditandatan­gani sekretaris daerah mas­ing-masing kabupaten. Data itu lalu diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Jika pejabat tersebut tetap menandatangani SKTM (Su­rat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak), maka sama saja dengan melegalkan pe­malsuan dokumen,” terang­nya. Pihaknya meyakini, pi­dana yang dilakukan terkait lolosnya Honorer tersebut bukan hanya pemalsuan do­kumen. Namun, ada juga in­dikasi suap atau pemerasan. Dia mengungkapkan, hasil penelusuran di tujuh Kabu­paten di lima Provinsi menun­jukkan adanya dugaan suap.
“Ada ribuan honorer K2 yang lolos CPNS setelah memberi­kan uang bervariasi antara Rp 80 juta sampai Rp 120 juta,” tuturnya. Biaya tersebut belum termasuk pungli yang dilakukan pihak-pihak tertentu kepada para honorer. Salah satu contohnya, di Blitar para honorer dipungut Rp 20 ribu sebagai biaya “intip nomor peserta”.
Karena itu, pihaknya men­desak Bareskrim agar segera mengusut kasus tersebut, dengan melibatkan polda dan polres. Terutama, mengusut para pejabat yang diduga ter­libat pemalsuan dokumen.
“Bisa dimulai dengan meny­ita database honorer K2 tahun 2005, 2010, dan 2012. Lalu membandingkannya dengan data honorer yang lolos tahun 2013,” tambahnya.
Bupati Tangerang Pertanyakan Data
Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mempertanya­kan adanya laporan Indonesia Coruuption Watch tersebut. Menurut Zaki, data yang di­ambil pemerintah pusat un­tuk K2 merupakan data yang diambil dari tahun 2010. Se­lain itu, jika memang itu din­yatakan bodong lalu kenapa K2 tersebut bisa terus maju mengikuti dan lulus ujian yang ditetapkan pusat
“Kalau laporan adanya ma­nipulasi data tes yang masuk dan lolos dan diganti itu baru masuk akal. Namun jika itu di­lakukan tentunya orang-orang yang merasa dicurangi akan langsung protes,” jelasnya. Zaki sendiri mengatakan mu­lai proses pemanggilan serta ujian K2 seluruhnya ditangani oleh pusat. Pihak Pemkab Tangerang tidak bisa mengubah atau memasukkan data-data di luar yang telah ditetapkan pada tahun 2010 lalu tersebut.
“Justru dari 2010 tersebut ada sekitar 70 peserta yang tidak mengikuti karena tidak lagi bekerja di Pemda. Namun ada juga yang sebenarnya sudah tidak lagi bekerja di Pemerin­tah Kabupaten namun karena dipanggil pemerintah pusat un­tuk mengikuti ujian dan akh­irnya mereka lulus,” jelas Zaki. (byu/hendra/gatot/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.