Bila Perlu Tiga Kepala Daerah Tandatangan Bersama

Dari Talk Show Pemimpin Muda Membangun Tangerang (1)
SNOL. Serius tapi santai. Begitulah Talkshow Interaktif Pemimpin Muda Membangun Tangerang yang digelar Satelit News dan Tangsel Pos di Tangcity Mall, kemarin. Serius karena tema yang diangkat ada­lah masalah penting di Tangerang, yakni ‘Cisadane dan Penanggulangan Banjir di Tangerang’. Santai karena acara digelar di dalam mall yang membuat audiens be­tah berlama-lama mendengar pemaparan dari narasumber.
Apalagi tiga narasumber, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wa­likota Tangerang Arief R Wismansyah dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie begitu gam­blang menjelaskan kondisi kali Cisadane serta penanggulangannya terhadap banjir di Tangerang.
Diskusi yang dipandu General Mana­jer Tangsel Pos Atho Al-Rahman dimulai dengan pemaparan dari Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie. Benyamin yang datang mewakili Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany yang berhalangan hadir banyak mengulas soal pentingnya Cisadane buat masyarakat Tangerang. “Keberadaan kali Cisadane ini merupakan anugerah bagi masyarakat se-Tangerang Raya, dan kali ini sudah menjadi bagian peradaban masyarakat,” kata Benyamin.
Karenanya, Benyamin bersyukur pe­nolakan tiga Tangerang terhadap wacana sodetan Ciliwung-Cisadane yang diga­gas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya disetujui oleh pemerintah pusat. Sebagai solusi pengganti sodetan, pemerintah pusat berjanji akan mendahulukan normalisasi Cisadane. “Kali Cisadane ini merupakan aset bersama, dan menjadi sumber mata air baik masyarakat maupun in­dustri. Kami sangat mendu­kung adanya normalisasi kali Cisadane ini,” ujar pria yang disapa Bang Ben ini.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pe­nolakan Tangerang terhadap so­detan bukan karena Tangerang tidak mau membantu Jakarta. Akan tetapi lebih kepada in­frastruktur Cisadane yang be­lum memungkinkan. Bupati berkulit putih ini bahkan men­contohkan kondisi bendungan Pintu Air 10 yang sejak diban­gun pada tahun 1920 sampai sekarang baru sekali dilakukan perbaikan, yakni pada tahun 1992. “Cisadane dari dulu su­dah menjadi urat nadi warga Tangerang. Baik bagi pengem­bang usaha besar maupun usa­ha kecil,” ujarnya.
Menurut Zaki, kali Cisadane dari hulu sampai hilir tidak pernah diurus oleh pemerintah pusat, meskipun ada tapi hanya sebatas parsial. Sehingga ter­jadi pendangkalan yang men­gakibatkan banjir dimana-ma­na. “Coba bayangkan, akibat pengendapan lumpur Cisadane khusus di hilir ini, hingga men­jadi sebuah pulau yang luasnya mencapai 5 hektar. Ini artinya pemerintah pusat tidak melaku­kan perbaikan terhadap Cisa­dane selama bertahun-tahun, dan menjadi problem banjir di wilayah Tangerang,” ucapnya.
Pria yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang ini menambahkan, Cisadane adalah urat nadi masyarakat Tangerang Raya. Makanya, Zaki terus berupaya agar nor­malisasi segera dilakukan. “Kami rasa bukan hanya nor­malisasi yang dibutuhkan un­tuk mengambalikan kejayaan Cisadane ini, tapi juga dind­ing-dinding kali Cisadane ini harus segera diturap, karena jika tidak maka lumpur-lum­pur ini akan terus mengendap di dasar kali,” imbuhnya.
“Bagaimana kalau Presi­dennya ganti, dan berganti pula kebijakannya?,” celetuk moderator Atho Al-Rahman.
“Itu dia persoalannya. Tapi kita siap buat tim untuk nor­malisasi ini. Bila perlu kita bikin satu surat yang tanda­tangannya tiga kepala daerah di Tangerang,” tegas Zaki.
Sementara itu, Walikota Tangerang Arief R Wisman­syah mengatakan, meskipun pengelolaan Cisadane lang­sung ditangani Pemerintah Pusat, tapi bisa dimungkink­an sesuai aturan bisa dikel­ola oleh pemerintah daerah. “Sebenarnya pemda bisa lang­sung mengelola Cisadane, tapi karena keterbatasan anggaran kami tidak bisa melakukan tanpa ada bantuan dari pemer­intah pusat,” ujar Arief.
Untuk penanganan normal­isasi kali Cisadane ini, lanjut Arief, pemerintah pusat mela­lui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk normalisasi dari Tanjung Burung Kabupaten Tangerang sampai Tangsel. “Dengan APBD Kota Tangerang sebesar Rp 3,5 triliun ini, tidak bisa me­nangani normalisasi kali Cisa­dane yang jumlahnya menca­pai Rp 1,9 triliun. Ini kan sudah melampaui 50 persen. Untuk itu perlu adanya campur tangan pemerintah pusat,” ucapnya.
Kota Tangerang yang memi­liki Pintu Air 10, sambung Ar­ief, seperti buah simalakama. Ketika mendapatkan laporan dari bendungan Batubelah bahwa ketinggian meningkat, Pemkot Tangerang selalu di­hadapkan dengan satu pilihan, dibuka atau tetap ditutup pintu bendungan. “Jika ketinggian air meningkat, kalau semua pintu dibuka maka akan ke­banjiran di wilayah Kabupat­en Tangerang. Tapi jika tidak dibuka, Tangsel lah yang akan terendam. Ini buah simalaka­ma bagi Pemkot Tangerang, Kita ini kan kuncen Pintu Air 10, maka kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya.” ucapnya.
Untuk itu kata Arief, perlu adanya langkah yang konkrit bersama antara ketiga wilayah yang berkesinambungan, serta dukungan dari masyarakat un­tuk bersama-sama mendorong pemerintah pusat agar segera menormalisasi Cisadane. “Sebenarnya persoalan banjir yang melanda Kota Tangerang bukan hanya disebabkan kali Cisadane saja, tapi masih ban­yak kali-kali kecil yang menjadi masalah akibat kurang maksi­mal dalam pemeliharaannya,” tandasnya. (mg14/jojo/deddy/bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.