Surati SBY, KPK Minta Dana Bansos Dikelola Kemensos

JAKARTA,SNOL KPK mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar dana bantuan sosial (bansos) dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Juru Bicara KPK, Johan Budi menjelaskan KPK tidak hanya berkirim surat tersebut kepada presiden saja. Gubernur dan kepala daerah tingkat I di seluruh Indonesia pun turut serta mendapat edaran surat itu.
“Kedua surat itu juga ditembuskan ke Ketua DPR dan Ketua BPK. Kenapa? Karena KPK juga berkirim surat ke gubernur di seluruh Indonesia berkaitan dengan pos bansos di pemerintah daerah tingkat 1,” ujar Johan di Gedung KPK, Selasa (25/3).
Pengelolaan dana Bansos menurut Johan harus sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Dimana bansos harus akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, harus diperiksa dan ditelisik siapa saja yang menerima bansos tersebut. KPK tidak ingin dana bansos itu justru hanya dinikmati oleh oknum tertentu saja.
“Pengelolaan dana bansos harus akuntabel dan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Menurut Johan KPK tidak meminta agar masing-masing kepala daerah membekukan dana bansos. Hanya saja KPK mengimbau agar inspektorat masing-masing wilayah dan DPRD dilibatkan dalam pengelolaannya.
“KPK juga minta keteribatan inspektorat wilayah. Jadi bukan membekukan tapi menggunakan dana bansos melibatkan pihak DPRD,” paparnya.
Kecurigaan KPK terhadap penyelewengan dana bansos bukan tidak beralasan. Pasalnyan jelang Pemilu dan Pilkada seperti ini kecenderungan peningkatan dana bansos di setiap daerah justru meningkat. KPK berharap dana bansos tidak disalahgunakan untuk kepentingan politisi dan partai tertentu.
“Penggunaan dana bansos ada peningkatan menjelang pilkada. Jumlahnya mencapai 15 persen dari APBD. Lalu KPK pernah tangani bansos juga diselewengkan. Lalu ada beberapa yayasan dibuat fiktif, dasar hasil kajian itu KPK kirim surat ke gubernur dan hari ini ke presiden,” imbuhnya.(dem/rmol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.