5 Tahun, 3 Raperda Ditolak, 1 Dihapus

TANGERANG,SNOL — Masa kerja 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang periode 2009-2014 akan segera berakhir, dan akan digantikan dengan anggota yang baru melalui Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 9 April mendatang. Selama lima tahun berjalan, sudah puluhan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Tangerang.

Namun  tidak semua Raperda disahkan. Selama lima tahun ini ada empat Raperda yang tidak lolos. Sebanyak tiga raperda dilolak dan satu lagi dihapus.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Amran Arifin mengungkapan, setiap tahun dewan membahas dan mensahkan minimal 10 dan maksimal 12 Raperda menjadi Perda. Sehingga, jika dikalikan selama lima tahun, ada sekitar 50 hingga 60 Perda yang dihasilkan. Namun dari jumlah itu ada empat produk Raperda yang tidak diloloskan menjadi Perda. Tiga diantaranya adalah Raperda tentang Kesehatan, raperda tentang Undian dan Raperda tentang kewenangan penjualan minuman beralkohol. “Sedangkan satu lagi dihapus, yaitu Raperda tentang galian C,” ungkap Amran, beberapa hari lalu.

Satu persatu Amran menjelaskan, Raperda tentang kesehatan ditolak karena berbenturan dengan program pemerintah pusat yakni tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang pada awal tahun 2014 ini mulai diberlakukan. Kalau saja tidak ada program tersebut, mungkin Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah lebih dahulu menerapkan program jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Sedangkan mengenai ditolaknya Raperda tentang Undian, karena yang mengatur urusan tersebut bukan domain daerah melainkan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Sosial. Sehingga jika daerah tetap memberlakukan raperda itu menjadi Perda, maka aturan tersebut akan berbenturan dengan aturan pusat.

Raperda ketiga yang ditolak adalah tentang pengaturan kewenangan penjualan minuman beralkohol. Dan raperda yang dihabus adalah perda galian C. Perda Galian C ini dihapus karena memang banyak penolakan dari masyarakat dan pemerintah daerah juga tidak mau melegalkan keberadaan galian.

“Selebihnya Alhamdulillah sudah disahkan oleh DPRD. Tapi saya lupa jumlah pastinya karena gak pegang datanya,” papar Amran Arifin.

Dari puluhan Perda tersebut tidak semuanya berasal dari usulan pemerintah daerah. Ada beberapa Perda yang merupakan inisiatif dari DPRD. Misalnya Perda tentang Corporate Social Responsibilty (CSR) dan Perda tentang Minimarket. Pihaknya meminta setelah Perda disahkan dan diberlakukan, pihak eksekutif dapat melaksanakan aturan itu sebaik-baiknya, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. (Jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.