KPK Dukung Banten Sebagai Provinsi Percontohan

SERANG, SN–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Wagub Banten Rano Karno menjadikan Provinsi Banten sebagai provinsi percontohan dalam pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK Iswan Elmi, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Deddie Rachim, dan Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto saat workshop dan supervisi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, kemarin. Workshop yang dihadiri tak kurang dari 600 peserta ini maksudkan untuk mendorong lahirnya pemerintahan yang bebas dari berbagai praktik tak patut seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

          “Kami hadir di sini, diundang oleh Pak Rano Karno untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih luas lagi. Kami sangat mengapresiasi keinginan luhur Pak Rano ini dan kami yakin seluruh rakyat Banten pasti mendukung gerakan yang dibangun Pak Rano,” kata Deputi Bidang Pencegahan Korupsi Iswan.

Kecuali itu, Iswan juga menandaskan, KPK hadir tidak untuk mengubah apa yang sudah diprogramkan oleh seluruh pejabat Banten, melainkan untuk memberikan rambu-rambu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. ”Tujuan bernegara, adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan hanya bisa terealisasi jika semua pejabat pemerintahannya bekerja maksimal dan tidak melakukan korupsi,” ujar Iswan mengingatkan bahwa tujuan akhir KPK bukan sekadar menangkap koruptor, melainkan mengubah sistem dan mentalitas para pejabat.

Sementara Rano Karno sendiri telah mengutarakan tekadnya untuk secara serius membangun Banten dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda pemberantasan korupsi. Ia membuka pintu selebar-lebarnya bagi KPK untuk masuk dan memberikan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Banten.  Ia berharap KPK dapat turun langsung dan ikut terlibat dalam pembenahan tata kelola pemerintahan, sekaligus mereformasi budaya institusi di lingkungan Pemprov Banten. Baginya, tidak boleh ada lagi ruang dan kesempatan untuk bermain-main dengan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Keinginan untuk menjadi provinsi percontohan di bawah supervisi KPK adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Masyarakat Banten tidak berhak jatuh miskin. Kekayaan yang dimiliki Banten harus sungguh-sungguh didedikasikan dan dipersembahkan bagi kepentingan warga Banten, bagi kesejahteraan rakyat Banten. Korupsi tidak boleh mendapat tempat!” terangnya.

Dia juga menekankan agar peserta mendengarkan materi dengan baik. “Saya instruksikan kepada seluruh pejabat Banten untuk fokus mendengarkan dan menjalankan materi yang ada. Saya yakin yang kita lakukan saat ini didukung penuh rakyat Banten,” jelasnya. Rano menambahkan, Provinsi Banten kini terus berbenah diri sekalipun tak sedikit pihak yang berkepentingan menghambat jalannya reformasi birokrasi dan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. “Tak ada lagi alasan untuk menunda-nunda tekad ini. Salus populi suprema lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Korupsi harus berhenti,” tambah Rano pada awak media.

Sedangkan Ketua KPK periode pertama Taufiequrachman Ruki yang ikut memberikan pengarahan dalam acara tersebut juga menaruh harapan besar pada lahirnya pemerintahan yang bersih dan sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih, kongres kedua rakyat Hadir dalam acara tersebut antara lain sekda, para staf ahli, seluruh Kepala SKPD, semua kepala biro, segenap pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK/PPTK, termasuk seluruh jajaran yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa selama ini. (mg11/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.