DPRD Beri 30 ‘Hadiah’ Kepada Bupati Tangerang

Dalam Sidang Paripurna LKPj Bupati Tahun Anggaran 2013

TIGARAKSA,SNOL– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang memberikan ‘hadiah’ kepada Bupati Tangerang, berupa 30 rekomendasi dan evaluasi pemerintahan daerah secara keseluruhan. Hadiah tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tangerang Tahun Anggaran 2013 yang digelar Senin (21/4) lalu.

      Berikut butir-butir pokok pikiran DPRD yang tertuang dalam bentuk rekomendasi dan evaluasi tersebut.

  1. Laporan kinerja SKPD harus transparan, output, outcome, benefit dan impactnya harus menggambarkan indicator capaian RPJMD tahun 2013-2018
  2. Dalam memberikan penilaian terhadap kinerja SKPD, dibutuhkan data awal sebagai pembanding yang bisa dijadikan alat tolak ukur, sehingga penilaian terhadap kinerja SKPD bersifat objektif dan dapat dijadikan pedoman perbaikan ke depannya.
  3. Dalam penunjang program unggulan bupati  periode 2013-2018 dan didukung dengan Perda tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Tangerang, seharusnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun semakin menurun tetapi yang terjadi justru sebaliknya, oleh karena itu validasi data penduduk miskin menjadi sangat penting, sehingga akan sinkron dengan kebijakan yang dikeluarkan termasuk yang terkait dengan Angka Harapan Hidup (AHH).
  4. Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sistem keuangan belum berpihak pada masyarakat miskin, karena yang dikejar hanya pertumbuhan ekonomi semata. Bahkan terkesan meminggirkan masyarakat yang berada di lokasi tersebut dan konsesi hanya diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar. Kondisi ini tidak hanya memiskinkan masyarakat tetapi telah menimbulkan kekurang adilan dan kesenjangan antar golongan. Untuk mengatasi kesenjangan kaya miskin, pemerintah daerah harus memunculkan program yang sesuai sehingga kemiskinan rakyat akibat dari pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang rendah dapat ditanggulangi  dengan baik.
  5. Kerjasama antar daerah serta kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga harus didorong untuk diperluas. Agar tercipta stimulan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menekan jumlah angka pengangguran dan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
  6. Dalam upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat/seluruh stakeholder, pelayanan publik terkait dengan infrastruktur jalan yang rusak, penanganan kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan yang kurang optimal hendaknya ditingkatkan melalui program yang jelas, terukur dan terjadwal, sehingga masyarakat merasakan kepuasan pelayanan.
  7. Untuk meningkatkan pelayanan dan PAD di Kabupaten Tangerang, Bupati perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala BP2T maupun sistem perijinan yang ada di BP2T.
  8. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Peningkatan ini berkat adanya sosialisasi tentang cara pembayaran pajak dengan sistem self assesmet, pemutakhiran data wajib pajak, diterapkannya punishment terhadap wajib pajakyang melanggar. Peningkatan PAD hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Maka program-program pembangunan yang pro rakyat perlu terus dikembangkan dan diperluas. Untuk menunjang pembangunan  yang pro rakyat tersebut maka rasio/prosentase alokasi belanja langsung harus lebih besar dari belanja tidak langsung.
  9. Untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, maka program pro rakyat seperti Replikasi PNPM yang tidak dapat direalisasikan tahun 2013, hendaknya pada tahun-tahun mendatang dapat direalisasikan dengan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada.
  10. Tingginya belanja pegawai harus memberikan dampak yang positif bagi tercapainya standar pelayanan minimal, sebagaimana motto bupati “one team, one spirit, one goal” dapat terealisasikan dengan baik.
  11. Penataan yang dilakukan pemerintah daerah yang menyangkut sumber daya manusia, sistem pelayanan, operasi wajib pajak dan retribusi, intensifikasi dan eksensifikasi terhadap peningkatan pendapatan daerah, masih dapat dimaksimalkan, sehingga tidak saja target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik juga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
  12. Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, dengan mempertimbangkan dan menghitung secara cermat penganggaran, penggunaan dan pengawasannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada.
  13. Kinerja serapan anggaran di setiap SKPD yang sangat rendah sehingga menyebabkan adanya SILPA tahun 2013 yang sangat besar, yang seharusnya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekurangan anggaran pada pos kegiatan dan program yang sedang dibutuhkan masyarakat. realitas ini menunjukkan lambannya kinerja aparatur dan kurang baiknya manajemen perencanaan program. Pemerintah daerah harus mensikapi dengan arif dan bijaksana agar ke depan hal ini tidak terulang dan hendaknya menjadi perhatian kita semua.
  14. Dalam mendukung program unggulan bupati terkait lahan abadi untuk pertanian, pemerintah daerah harus serius menanganinya karena dari tahun ke tahun lahan pertanian semakin tergerus. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius didukung dengan anggaran yang cukup pada sektor pertanian sekaligus adanya reorientasi pemberdayaan sektor pertanian.
  15. SDM aparatur urusan pangan secara kualitas masih kurang dan terbatas, sehingga dalam pelaksanaan tugas sering tumpang tindih. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan Bintek peningkatan kemampuan dan keterampilan di bidang peternakan dan perikanan.
  16. Guna meningkatkan produktivitas keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat serta dapat menghasilkan kualitas panen yang baik dan memiliki daya jual pasar yang tinggi, maka perlu terus dilakukan pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok tani.
  17. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan antara lain: Pertama, bagi perusahaan baik yang lama maupun yang baru diharuskan untuk melakukan balik nama perusahaan yang disesuaikan dengan NJOP yang baru. Kedua, Revisi terhadap Perda-Perda yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Dan ketiga, Update data base wajib pajak setiap sebulan atau paling lama tiga bulan 1 kali.
  18. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perusahaan properti diwajibkan untuk menyediakan RTH dan lahan TPU, sehingga RTH 30% akan terpenuhi.
  19. Dalam upaya menanggulangi masalah persampahan, perlu dilaksanakan antara lain: Penambahan pengadaan sarana dan prasarana alat berat (dump truk). Peran serta masyarakat. Pengangkutan sampah oleh truk sampah di kecamatan lebih dioptimalkan, honor petugas lapangan harus ditingkatkan seperti sopir, tenaga pesapon dll. Penataan dan pengelolaan sampah organik dan anorganik harus dimenej dengan baik. Menggunakan sistem penanganan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
  20. Untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian abadi, maka bagi para pelaku usaha properti tidak diperbolehkan/dilarang mendirikan usahanya di daerah/lahan pertanian abadi tersebut.
  21. Dalam upaya memenuhi hak-hak anak didik memperoleh pendidikan layak dan berkualitas, pemerintah harus berupaya mewujudkan pendidikan gratis 12 tahun khususnya sekolah negeri.
  22. Realisasi anggaran bantuan pendidikan dari pemerintah pusat seperti DAK harus memenuhi azas pemerataan, kebutuhan dan keadilan.
  23. Pembangunan infrastruktur jalan harus disertai dengan fasilitas pembuatan saluran disisi kanan-kiri bahu jalan sehingga umur jalan bertahan lebih lama.
  24. Dinas harus bertanggungjawab dalam pengadaan jalan bagi para pejalan kaki (Pedestrian), khusus di jalan yang mobiolitasnya padat.
  25. Dalam upaya mengurangi kemacetan, pemerintah harus tegas menindak angkutan umum yang tidak memiliki ijin trayek.
  26. Pemerintah daerah/Dinas Kesehatan harus menjamin masyarakat miskin sudah mendapatkan Kartu Jaminan Sehat (KJS) dan memberikan pelayanan secara optimal.
  27. Kecamatan sebagai fungsi SKPD terdepan di wilayahnya masing-masing harus berjalan fungsi kordinatifnya dengan SKPD Pemerintah Daerah. Sehingga identifikasi persoalan daerah harus mampu diinformasikan dan dikordinasikan secara dini oleh kecamatan kepada seluruh SKPD diatasnya. Dengan demikian tidak boleh ada lagi ke depan persoalan terbengkalai hingga bertahun-tahun tidak ditangani, khususnya masalah tumpukan sampah di beberapa wilayah kecamatan.
  28. Data LKPJ tata Ruang tidak akurat dengan kenyataan di lapangan yakni mengenai terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten, maka harus memperbaikinya ditahun yang akan datang dan terinventarisir data yang akurat.
  29. Tidak da data yang akurat mengenai meningkatnya luasan RTH public di kabupaten Tangerang, maka mohon disiapkan untuk tahun yang akan datang data base yang akurat seperti kondisi sekarang penambahan lokasi dan prosentasinya.
  30. Dinas Bina marga dan pengairan harus membuat perencanaan, penganggaran dan data akurat mengenai irigasi se kabupaten Tangerang, serta menyesuaikan target RPJMD Bupati 2013-2018.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Amran Arifin mengungkapkan, berdasarkan hasil pembahasan DPRD, seluruh fraksi-fraksi DPRD harus menyampaikan rekomendasi yang dihimpun dalam keputusan DPRD sebagai masukan bagi bupati dalam rangka perbaikan pemerintah daerah ke depan.

“Dalam PP Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, LKPj kepala daerah kepada DPRD, dan informasi penyelenggaraan daerah kepada masyarakat bahwa LKPj kepala daerah merupakan laporan tahunan bupati/walikota,” ungkapnya saat mengawali sidang paripurna. Sementara dalam sidang tersebut, pembacaan rekomendasi dibacakan oleh wakil ketua DPRD, Syarifullah. (Jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.