Lolos Nyaleg, Status Tersangka Menanti Fakih Usman

SERANG,SNOL— Impian calon anggota legislatif dari Partai Golkar Faqih Usman, menduduki kursi DPRD Kota Cilegon, sepertinya tidak semulus prosesnya saat memperoleh suaranya di dapil Cilegon.

Dia terbentur kasus dugaan penggelapan uang pesangon eks karyawan PT Asa Bangun Nusantara (ABN) yang tengah didalami penyidik Polda Banten. Polisi kini masih menunggu izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memeriksa Fakih, dan menjeratnya menjadi tersangka.

Dari hasil penyelidikan tim Polda Banten, Fakih Usman diduga kuat terlibat dalam kasus penggelapan dana pesangon karyawan PT ABN. Itu terungkap saat sebanyak 1.280 karyawan perusahaan yang dipekerjakan di PT Krakatau Steel (KS) harus di-PHK. Untuk membayar uang pesangon, PT KS menyerahkan uang sebesar Rp6.510.928.775, namun yang dibayarkan hanya Rp3.121.138.197. Sisanya Rp3.389.790.578 digunakan pelaku untuk operasional perusahaan dan membayar sisa tagihan perusahaan saat masih dipimpin pelaku dengan Direktur Keuangan Arsim Sujarwadi.

Kabid Humas Polda Banten, AKBP Ermayadi mengungkapkan, pihaknya sudah memeriksa Fakih Usman pada 11 April 2014 lalu. Pemeriksaan Fakih saat itu masih sebatas sebagai saksi terhadap tersangka Arsim Sujarwadi dalam kasus yang sama. “Benar, Pak Fakih hadir dalam pemeriksaan, namun masih sebatas saksi,” kata Ermayadi.

Lebih Jauh Ermayadi menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan izin dari Kemendagri untuk memeriksa Fakih selain sebagai saksi. Pasalnya, untuk memeriksa seorang pejabat, harus melalui Izin Kemendagri. Jika pemeriksaannya hanya sebatas saksi tidak memerlukan izin Kemendagri. “Kan kalau cuma jadi saksi tidak perlu izin lagi, beda hal dengan pemeriksaan sebagai tersangka,” jelas Ermayadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon memberikan petunjuk bahwa Fakih Usman menjadi tersangka lantaran yang bersangkutan diduga sebagai dalang dalam kasus penggelapan dana pesangon karyawan PT ABN, saat dirinya menjadi direktur pada perusahaan tersebut.

Kasus ini pun menyeret mantan Plh Direktur Utama PT ABN, Iwan Kurniawan yang divonis selama 18 bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang beberapa waktu lalu.

Pada bagian lain, Bahrul El Anshor, Penasehat hukum Fakih Usman, membenarkan adanya panggilan Polda terhadap kliennya. Meski demikian dirinya belum mengetahui lebih jauh terkait materi pemeriksaan tersebut.

Diduga Gelapkan Mobil Rental, Hak Oknum Anggota DPRD Diboikot

Tak hanya Fakih Usman yang terjerat kasus penggelapan, oknum anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Gerindra berinisial UB, juga terancam bernasib sama dengan Fakih. Dia diduga melakukan penggelapan puluhan mobil rental beberapa waktu lalu. Atas perlakuannya, kini Sekretariat Dewan (Setwan) telah memboikot hak UB sebagai salah satu anggota DPRD.

Kepala Sub Bagian Rapat dan Persidangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serang, Edi Sulistianto, membenarkan pemboikotan itu. Keputusan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut dari Komisi II DPRD tempatnya bernaung.

 “Komisi II tidak mengikut sertakan UB lagi dalam setiap kegiatan budgeting, legislasi, dan pengawasan karena yang bersangkutan sudah dua bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD setempat, Jum’at (25/4).

Misalnya terkait kegiatan Reses. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan DPRD Kabupaten Serang yakni pelaksanaan reses terakhir untuk anggota DPRD periode 2009-2014 pada Senin hingga Rabu (21-23/4) lalu. Meski demikian, dari ke 49 anggota yang ada hanya satu yang tidak diberikan haknya untuk melakukan reses yakni atas nama UB.

Saat disinggung apakah pemboikotan tersebut dilakukan lantaran UB tersandung dugaan kasus penggelapan mobil? Edi enggan berkomentar. Ia mengaku hal tersebut tidak tertuang dalam surat yang dilayangkan oleh Komisi II. “Kalau itu tidak tahu karena yang tertuang di surat ya karena sudah membolos saja Pak UB-nya. Kalau diberikan juga nanti malah tidak terserap anggarannya,” katanya.

Terkait hak yang diterima para wakil rakyat sendiri pada reses itu sebesar total Rp 17,5 juta. Besaran angka itu digunakan untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPJ) selama tiga hari Rp800.000, sewa kursi tiga hari Rp1,2 juta, sewa sound system tiga hari Rp1,5 juta. Kemudian konsumsi selama tiga hari sebesar Rp14 juta.

“Sehingga kalau ditotalkan hak anggota dewan untuk reses selama tiga hari itu sekitar Rp17,5 jutaan per orang. Dalam kegiatan reses itu minimal konstituen yang harus dihadirkan dan menandatangani daftar hadir adalah 600 orang,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Heri Azhari beberapa waktu lalu membenarkan, Komisi II tidak lagi mengikutsertakan UB dalam setiap kegiatan lantaran tidak pernah masuk selama dua bulan berturut-turut. “Iya benar,” ujarnya singkat.

Selain itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Serang, Muchsinin mengaku sudah merekomendasi pemecatan UB. “Sudah ada rekomendasi pemecatan oknum anggota dewan yang mencoreng nama lembaga itu (UB),” pungkas Muchsinin. (fuadudin bagas/arif/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.