21 Anggota DPRD Bolos Rapat Paripurna Istimewa

Semangat Kerja Wakil Rakyat Merosot

CILEGON,SNOL— Semangat kerja anggota DPRD tingkat kabupaten/ kota dan provinsi di Banten, tampaknya semakin merosot pasca Pemilu Legislatif, 09 April lalu. Bahkan tak jarang diantara mereka yang tidak mengikuti rapat-rapat penting dewan.

Kondisi memprihatinkan terlihat di DPRD Kota Cilegon. Sebanyak 21 anggota DPRD setampat tak tampak hadir pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka memperingati HUT ke-15 Kota Cilegon, Minggu (27/4). Ini terbukti, dari 35 kursi hanya 14 anggota dewan yang mendudukinya. Berdasarkan pantauan, ke-14 anggota dewan yang hadir adalah dari Fraksi Partai Golkar, serta anggota DPRD lainnya, yakni Nana Sumarna dari PDI Perjuangan, Hasbudin dan Nurseha dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Amal Irfanudin dari PKS.

Sejumlah tokoh yang menjadi peserta rapat paripurna istimewa tersebut menyesalkan ketidak hadiran sebagian besar anggota wakil rakyat tersebut. Diantara mereka ada yang menilai, para wakil rakyat menunjukkan kemalasan dan terlihat jelas tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

“Mestinya mereka menghadiri acara peringatan Hari Jadi Kota Cilegon ini, sebagai bukti penghargaan terhadap para tokoh yang berhasil dalam perjuangan terbentuknya Kota Cilegon pada tahun 1999. Bagi saya, ini memprihatinkan dan menunjukkan contoh yang tidak baik bagi generasinya ke depan,” ujar seorang tokoh yang enggan disebutkan identitasnya, kepada wartawan disela berlangsungnya rapat terhormat tersebut.

Dikonfirmasi terkait ketidakhadiran 21 anggota dewan, Sekretaris DPRD Cilegon Wawan Hermawan, mengaku belum mengetahui alasan ketidakhadiran tersebut. “Saya belum tahu alasannya,” ujar Wawan singkat.

Selain hanya dihadiri 14 anggota dewan, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Cilegon Arief Rivai Madawi itu juga dihadiri Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi, Wakil Walikota Edi Ariadi, Sekda Abdul Hakim Lubis, Kapolres Cilegon AKBP Defrian Donimando, Dandim 0623 Cilegon Letkol Inf Murbianto Adhi Wibowo, Kolonel Laut (P) Sudijanto, Asda 1 Pemprov Banten, pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemot Cilegon, para camat, lurah, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Cilegon.

Dewan Sepi “Ngantor”

Kemerosotan semangat kerja wakil rakyat juga terlihat di Kabupaten Pandeglang. Pasca pleno rekapitulasi perolehan suara Partai Politik (Parpol) dan Calon Anggota DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR RI, oleh KPU Pandeglang, Minggu (20/4) lalu, suasana gedung DPRD di jalan Bhayangkara 1 Km 01 Pandeglang, tampak sepi dan lengang dari anggota dewan. Hanya terlihat satu atau dua orang saja anggota dewan yang ngantor ke gedung berlantai 2 itu.

Sejumlah kalangan menyoroti hal itu. Mereka menilai anggota DPRD periode 2009-2014 masih memiliki kewajiban dan akan habis masa bhaktinya sekitar 3 bulan mendatang. Oleh karena itu, tugasnya sebagai lembaga aspirasi masih harus dijalankannya sesuai dengan sumpah jabatan mereka.

Presiden BEM Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Mansur (Staisman) Ucul Supiadi mengatakan, informasi yang didapatnya, dari sekitar 30 orang lebih anggota DPRD incumbent yang kembali menjadi Calon Legislatif (Caleg), sedikitnya 15 orang kembali melenggang menjadi legislator. Sedangkan sisanya, harus pupus harapan karena tidak masuk dan tidak terpilih kembali menjadi wakil rakyat periode selanjutnya.

“Kami berharap, anggota dewan yang sekarang tetap bekerja maksimal dan menjadi husnul khatimah (contoh yang baik,red) diakhir periodenya,” harapnya.

Ketua DPRD Pandeglang Roni Bahroni membantah jika tidak masuknya anggota dewan ke kantor paska pemilu, dikarenakan banyaknya anggota dewan yang tidak lolos dalam Pileg 2014 lalu. Menurutnya, agenda anggota dewan sedang banyak diluar, seperti uji petik Pansus LKPJ Bupati, menyerap aspirasi dan melakukan kerja-kerja diluar kantor.

“Kami tetap fokus dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi kami, karena hingga bulan Agustus mendatang, kami masih menjabat sebagai anggota dewan. Dan semuanya akan kami pertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya, seraya enggan menanggapi jumlah anggota dewan yang tidak lolos ke periode selanjutnya.

Didesak Fokus Kerja

Kondisi serupa tak jauh berbeda dengan di Kabupaten Lebak. Sejumlah aktivis mahasiswa mendesak anggota DPRD Kabupaten Lebak terutama yang tidak lolos menjadi wakil rakyat periode 2014-2019 untuk fokus bekerja menjadi wakil rakyat, hingga masa jabatannya berakhir.

Seperti diketahui, dari 50 anggota DPRD Lebak masa bakti 2009-2014, mayoritas dari mereka mencalonkan diri lagi menjadi Caleg baik di DPRD Lebak maupun DPRD Provinsi Banten. Berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak pada Minggu (20/4) lalu, hanya ada 21 Caleg DPRD Lebak yang lolos kembali menjadi anggota legislatif 2014-2019. Artinya, ada 29 orang anggota DPRD Lebak saat ini yang tak lagi menjadi wakil rakyat periode berikutnya.

Ketua Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Zaenal Ausof mengatakan, biasanya anggota wakil rakyat yang tak kembali menjadi anggota DPRD kinerjanya menurun di sisa masa baktinya yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Kenyataan tersebut juga pernah terjadi pada Pileg tahun 2009 silam. “Jangan sampai kejadian lima tahun lalu kembali terulang,” katanya, Minggu (27/4).

Dikatakan Ausof, anggota dewan harus fokus di sisa masa jabatannya berakhir, karena hingga saat ini ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum disahkan oleh dewan. “Kalau tidak salah ada tujuh Raperda, tak boleh pembahasannya kembali dengan alasan sibuk yang tidak rasional, atau tidak semangat karena tidak lagi terpilih menjadi anggota Dewan,” paparnya.

Senada dikatakan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat Lebak (Gempar) Abdul Rohman. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengawasi gerak-gerik para wakilnya di lembaga parlemen. “Tidak boleh rakyat merugi, gara-gara wakil rakyatnya tidak bekerja,” ucapnya.

Ketua DPRD Lebak Ade Suryana, menjamin semua anggota DPRD Lebak akan focus bekerja hingga masa jabatannya berakhir, meski sebagian besar dari mereka tak lagi terpilih menjadi wakil rakyat. “Kinerja kami tidak akan terpengaruh, apalagi kami bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih kami,” kilahnya.

Soal tujuh Raperda yang belum disahkan, Sekretaris DPRD Lebak Endang Herawan, membantahnya. Dia mengaku Raperda tersebut sudah dibahas dan disahkan. “Kami saat ini fokus pada persiapan rapat paripurna LKPJ Bupati Lebak,” ujarnya, seraya tidak menyebutkan tujuh Raperda yang sudah disahkan. (mg-13/ mardiana/ahmadi/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.