Tenaga Honorer Lebak Demo Istana Negara

LEBAK,SNOL—Peringatan Hari Buruh juga dirayakan oleh ratusan tenaga honorer. Kemarin, anggota FTHSNI (Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia) Kabupaten Lebak bersama gabungan elemen-elemen tenaga honorer seluruh Indonesia, berunjuk rasa di gedung Istana Presiden Jakarta, Kamis (1/5).

Mereka menolak Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mendesak Pemerintah Pusat untuk konsisten mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada perekrutan CPNS tahun 2014 ini.

Ketua FTHSNI Kabupaten Lebak Ade Buhori Akbar mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perjuangan para tenaga honorer yang merasa terdzolimi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, karena hingga saat ini mereka belum diangkat CPNS. Padahal, Pemerintah sudah menjanjikan jika masa kerja sudah lima tahun akan segera diangkat CPNS.

Tujuan tenaga honorer ke Jakarta juga sekaligus akan menyampaikan laporan amanat hasil Rakor (rapt koordinasi,red) FTHSNI pada tanggal 27 April 2014 lalu terkait mekanisme penerimaan CPNS dari tenaga honorer K-2 (kategori dua,red). Dimana berdasarkan hasil temuan Tim Investigasi FTHSNI di lapangan bahwa jumlah peserta tes K-2 tahun 2013 lalu lebih banyak dari data tenaga honorer yg telah di verifikasi. Banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan panitia penyelenggara seleksi mulai dari lembar soal kurang, LJK (lembar jawaban computer,red) yang difotocopi.

FTHSNI juga pun menemukan banyaknya honorer ‘siluman’ dan honorer yang tidak memenuhi persyaratan lolos seleksi namun mereka disahkan oleh kepala sekolah & Kepala Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,red) Kabupaten Lebak dengan memberikan surat pernyataan yang ditandatangani. “Meski di inspektorat dicek ulang lagi tapi tetap saja ini sudah terjadi kesalahan dan manupulasi yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan Dikbud, dalam melakukan verifikasi,” katanya, kemarin.

Hasil temuan-temuan tersebut, kata Ade, akan disampaikan juga ke Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN & RB) RI melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Kami akan melaporkan hasil temuan-temuan ini ke ICW (Indonesian Corruption Watch) agar dilakukan investigasi menyeluruh di Lebak terkait seleksi K-2,” ujar Ade.

Pembina FTHSNI Kabupaten Lebak Ali Saepul Ramdani, menyoroti ketidak konsistenan Pemkab Lebak terkait tunjangan daerah (tunda) dan tunjangan kesehatan yang dijanjikan Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih untuk tenaga honorer. “Sampai saat ini kami belum menerima tunda. Padahal honorer telah mengabdi belasan bahkan ada yang puluhan tahun. Tenaga honorer guru di Lebak mencapai ribuan,” ujar Ali, tanpa menyebut nominal tunda yang dijanjikan Pemkab Lebak.

Dihubungi melalui ponsel, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lebak Edi Wahyudi mengaku mengetahui jika FTHSNI Lebak berunjukrasa ke Istana Negara. “Kalau soal anggaran tunda untuk mereka, saya tidak tahu-menahu, karena itu ranahnya pimpinan,” paparnya. Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, hingga Kamis (1/5) belum bisa dimintai keterangan. Berkali-kali ponselnya dihubungi dalam keadaan tidak aktif. Ade juga tak membalas layanan pesan singkat yang dikirimkan wartawan. (ahmadi/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.