Sri Mulyani Lugas Jawab Jaksa KPK

JAKARTA,SNOL— Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani tampil lugas saat bersaksi selama 6,5 jam pada persidangan atas Budi Mulya yang menjadi terdakwa korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5). Sempat terlihat berdebat dengan jaksa penuntut umum, salah seorang petinggi Bank Dunia itu justru memperoleh dukungan dari pengunjung sidang.

Dalam sidang itu, Sri Mulyani membeberkan berbagai fakta dalam pengambilan keputusan bailout Bank Century. Dia mengaku hanya memiliki waktu 4,5 jam untuk memberikan keputusan mengenai penyelamatan Bank Century. Pengambilan keputusan itu dilakukan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar di Kementerian Keuangan pada 21 November 2008. Saat itu, Sri selaku Menkeu juga merangkap jabatan sebagai Ketua KSSK.

 Pada persidangan itu jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan pernyataan Sri Mulyani dalam risalah rapat KSSK. “Dalam risalah saudara katakan, ‘kenapa saya hanya diberi waktu 4,5 jam dalam rapat ini? Tentunya tidak cukup waktu untuk membahas lebih detil’,” kata jaksa.

Sri Mulyani pun menanggapi pernyataan JPU. Ia mengakui waktu pengambilan keputusan atas Century di KSSK memang mepet. “Betul. Saya selalu mengatakan bahwa kalau ada waktu lebih banyak tentu akan lebih baik, kalau ada pertimbangan lebih banyak tentu lebih baik,” jawabnya.

Perempuan yang kini menjadi direktur pelaksana di Bank Dunia itu menambahkan, keputusan atas Bank Century harus cepat dilakukan karena Bank Indonesia menyatakan mereka tidak bisa memberikan FPJP pada hari Jumat, 21 November 2008. Karenanya pada pukul 08.00 WIB pagi, KSSK harus memutuskan soal Century.

“Jadi menurut Bank Indonesia itu di Jumat pagi habis dana Bank Century,” ujar Sri. JPU kemudian mengejar Sri Mulyani dengan pertanyaan tentang protes yang diajukan mantan pemilik Bank Cen-tury, Robert Tantular karena hanya diberi waktu satu hari untuk menyiapkan dokumen rapat umum pemegang saham mengenai permasalahan menambah modal. Namun, Sri menegaskan bahwa hal itu merupakan urusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI).

Selain itu, dia juga mengaku pernah melaporkan hasil rapat yang dilakukan pada 21 November 2008 yang membicarakan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) soal Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Sesudah pengambilan keputusan, dirinya melapor ke presiden lewat pesan singkat.

“Sesudah pengambilan keputusan saya lapor ke presiden cc wapres melalui sms. Masih di hari Jumat itu. Setelah itu kami rapat lagi,” kata Sri. Jaksa KPK Ahmad Burhanuddin lantas bertanya kepada Sri apakah pernah menghadap ke Jusuf Kalla yang merupakan wapres saat itu terkait pengambilan keputusan. “Kami menghadap ke JK bersama Gubernur BI (25 November 2008) sudah disampaikan century berdampak sistemik dan sudah diambil alih oleh LPS,” ujar Sri.

Begitu disinggung apakah ketika bertemu Jusuf melaporkan kondisi Century saat itu sedang krisis, Sri menyatakan tidak perlu melaporkan hal itu. “Saya tidak perlu melaporkan kondisi krisis, semua juga tahu krisis ,” tandasnya.

Seperti diketahui, Sri mengaku adanya perdebatan antara SBY dengan Jusuf Kalla soal strategi penyelamatan Bank Century. Hal itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan Sri saat diperiksa KPK.

Dalam keterangannya kepada penyidik KPK saat itu, Sri Mulyani menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setuju untuk menjamin penuh (blanket guarantee), sementara Jusuf Kalla tidak.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan kesaksian Sri Mulyani menjadi bagian penting untuk melengkapi ‘puzzle’ dalam penyusunan tuntutan untuk Budi Mulya.

“Nanti dirumuskan di dalam tuntutan, Bu Mulyani mungkin bisa melengkapi semua keterangan-keterangan saksi,” ujar Bambang Widjojanto di Djakarta Teater, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (2/5). Menurut Bambang, Sri Mulyani lebih banyak tahu soal proses Bailout Bank Century. Sementara untuk urusan FPJP, Sri Mulyani kurang memahami karena tidak mengikuti prosesnya, karena FPJP prosesnya ada di BI.

“Bu Sri Mulyani tidak bisa menjelaskan soal FPJP, dia lebih banyak di bailout,” jelas Bambang.

“Menurut keterangan beberapa saksi kan proses di BI kan ternyata bisa dibuktikan ada cukup banyak soal dalam proses penentuan,” imbuhnya. Sementara itu, Jumat minggu depan, jaksa penuntut KPK mengagendakan menghadirkan Wapres Boediono sebagai saksi. Surat pemanggilan untuk Boediono pun sudah ditanda tangani pimpinan KPK.

“Setahu saya suratnya (pemanggilan Boediono) sudah ditanda tangani, sepertinya sudah dikirim juga,” tutur Bambang. (gil/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.