Izin MTs Daarul Hadits Dicabut

Jika Terbukti Palsukan Data Peserta Ujian Nasional

TIGARAKSA,SNOL—Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang akan menyelidiki adanya dugaan pemalsuan data siswa peserta ujian nasional di Madrasah Tsanawiyah Daarul Hadits, Sukadiri Kabupaten Tangerang. Kemenag mengancam akan mencabut izin operasional madrasah yang berdiri sejak 1992 itu jika terbukti bersalah.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang, Zaenal Arifin mengatakan pihaknya juga siap mempidanakan oknum yang terbukti memanipulasi data peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat di madrasah tsanawiyah (MTs) Daarul Hadits. Itu dilakukan untuk memberi efek jera kepada mereka yang terlibat.

“Pemalsuan data termasuk dalam pidana penipuan, tentu saja oknum yang terlibat akan diproses secara hukum. Kami tidak segan-segan mencabut ijin operasional sekolah tersebut jika terbukti bersalah,”ujar Zaenal Arifin, Jumat (9/5). Zaenal berjanji melakukan penyelidikan ke MTs tersebut untuk mencari bukti mengenai pemalsuan data yang diduga dilakukan oknum Mts Daarul Hadits. Pihaknya akan melakukan pengecekan langsung terkait adanya siswa kelas 7 dan 8 yang mengikuti ujian nasional SMP. Zaenal menyatakan belum mengetahui motivasi yang melandasi adanya pemalsuan data siswa peserta ujian nasional.

“Jika dilihat dari data yang diterima kami, tidak ada yang salah mengenai peserta UN tersebut. Kami akan melakukan penyelidikan untuk

 mengetahui kebenaran terkait adanya nama fiktif dan siswa kelas 7 dan 8 yang diikutkan dalam UN,” ujar Zaenal. Menurut Daftar Nominasi Tetap (DNT) UN yang diterima dari Kemenag Provinsi Banten, tidak terlihat ada kejanggalan dalam data MTs Daarul Hadits. Dilihat dari nomor ijazah yang tertera dalam data DNT juga tidak ada yang salah.

”Sesegera mungkin kami akan meninjau langsung ke MTs tersebut, apakah datanya valid atau sekedar hanya fiktif saja. Semuanya akan diketahui setelah proses peninjauan besok (10/5),” pungkas Zaenal.

Secara terpisah, Rektor Universitas Syekh Yusuf Tangerang, Mas Iman Kusnandar mengatakan, perlu ada tindakan serius terkait dugaan pemalsuan peserta ujian nasional di MTs Daarul Hadits. Menurut Iman, tindakan pemalsuan sangat mencederai dunia pendidikan karena merusak sistem.

“Ini namanya pelanggaran, sudah merusak evaluasi belajar yaitu UN. Kejadian tersebut hanyalah taktik dan strategi untuk oknum-oknum yang mempunyai kepentingan. Harus ada tindakan tegas bila terbukti,” jelasnya.

Desakan agar ada penuntasan kasus dugaan pemalsuan peserta ujian nasional juga dilontarkan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) untuk dunia pendidikan Education Care (E-Care). KSM binaan Indonesia Corruption Watch itu meminta Kantor Wilayah Kementrian Agama Kabupaten Tangerang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten menindaklanjuti secara serius temuan adanya dugaan penggelembungan jumlah peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hadits.

“Kami minta ini harus ditindaklanjuti secara serius, bahkan kami siap menyerahkan dan membeberkan bukti-bukti terkait dugaan penggelembungan jumlah peserta Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hadits,”ujar Agus F. Hidayat, Koordinator E Care, kemarin. Agus menilai kejadian ini merupakan tamparan yang keras bagi dunia pendidikan khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Kejadian ini sangat memalukan sehingga harus disikapi secara serius,” ujarnya. Agus mengatakan untuk menyelidiki kasus ini, pihak-pihak yang berwenang baik itu pejabat dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tangerang maupun Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten tidak boleh sekedar membaca data yang ada tetapi harus menelusuri ke sekolah untuk membuktikan kebenarannya. “Untuk data-data seperti raport atau hal lainnya tentunya sangat mudah dimanipulasi. Oleh karena itu pejabat dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tangerang maupun Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk mengkrocek kebenaran data yang dimilikinya,” ujar Agus.

Selain itu Agus meminta agar pihak berwenang membatalkan pemberian ijazah kepada nama-nama peserta yang merupakan hasil penggelembungan tersebut. Dia juga meminta adanya penyelidikan keberadaan ijazah yang diberikan kepada lulusan MTs Darul Hadits pada kelulusan di tahun sebelumnya.

Hal tersebut dikarenakan adanya pengakuan dari Asep Hermawan, salah seorang siswa Kelas 9 MTs Darul Hadits yang mengaku telah mengikuti UN sebanyak 2 kali sejak masih duduk di bangku kelas 7. “Kita harus selidiki apakah ijasah sebelumnya yang dikeluarkan ditahun sebelumnya hanya disimpan atau bahkan dijual,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, hasil investigasi Indonesia Corruption Watch terhadap pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP se-derajat di Kabupaten Tangerang menunjukkan adanya dugaan penggelembungan jumlah siswa dan pemalsuan identitas peserta UN SMP di di Madrasah Tsanawi-yah (MTs) Darul Hadits Jalan Raya Pekayon KM 3, Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri. Dari 20 peserta UN di MTs tersebut, hanya tujuh siswa yang sudah duduk di kelas 9. Sedangkan 13 siswa lainnya masih duduk di kelas 7 dan 8. Ada juga satu orang siswa madrasah ibtidaiyah dan seorang siswa sekolah dasar mengikuti ujian. Para siswa kelas 7 dan 8, serta siswa kelas 6 SD dan MI tersebut disulap menjadi pelajar kelas 9 dengan fotonya dipasang sebagai peserta namun tidak menggunakan nama asli mereka. (mg-19/mg-17/hendra/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.