Rano Izin Rotasi Jabatan ke Mendagri

SERANG,SNOL— Setelah menerima Keputusan Presiden (Keppres) sebagai Plt Gubernur Banten, Rano Karno langsung mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia meminta izin untuk melakukan pengisian dan rotasi jabatan di Pemprov Banten.

Diketahui, saat ini terdapat dua dinas yang kosong kepala dinasnya yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Bahkan ada 27 jabatan eselon III yang kosong, belum lagi untuk jabatan eselon IV,” terang Rano.

Selain surat izin pengajuan mutasi dan promosi, Rano juga telah mengirimkan surat kepada Kemendagri, untuk kembali mengkaji ulang tiga calon Sekda Banten yang diajukan Ratu Atut Chosiyah, yakni Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Zaenal Mutaqin, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Opar Sohari, dan Kepala Dinas Pendidikan Hudaya Latuconsina. “Proses lelang belum dilakukan, saat ini baru dilakukan pendaftaran saja,” ungkapnya.

Di hari yang sama, Rano juga memanggil semua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Banten, serta menggelar pertemuan dengan jajaran kepala biro, asisten daerah (Asda), hingga kepala instansi lainnya. Itu dilakukan guna menyatukan sinergi antara pimpinan dengan bawahannya.

“Saya cuma diundang aja,” Kata Nandy Mulya, kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, sesaat sebelum memasuki ruangan Rano Karno.

Pantauan Satelit News, di kantor Rano Karno yang berlokasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, terlihat banyak para pimpinan instansi. Mobil para pimpinan ini pun terparkir di depan kantor Plt Gubernur.

“Agenda bapak menerima tamu dari dinas saja di kantor. Bapak bisa menandatangai surat-surat yang seharusnya ditanda tangani ibu Gubernur,” kata Siti Ma’ani Nina, saat ditemui di ruangannya.

Nina pun menjelaskan bahwa Rano Karno akan segera melakukan pembangunan di Provinsi Banten. “Bapak akan menjalankan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan melaksanakan pembangunan yang sudah berjalan,” tutupnya. Acara yang berlangsung hingga petang tersebut membuat para awak media menanti di ruangan Wagub.

 Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Agus R Wisas, menaruh harapan besar dengan disahkannya Rano Karno sebagai Plt Gubernur Banten. Agus berharap Rano dapat segera menyelesaikan tugas Gubernur Banten yang selama ini terkendala karena persoalan hukum yang menjerat Gubernur Banten non-aktif Ratu Atut Chosiyah.

“Saat ini di pundak Plt Gubernur Banten semua harapan kita sandarkan, khususnya recovery nama baik Banten,” ungkapnya kepada Satelit News melalui BBM, Rabu (14/5).

Menurutnya, harus ada komitmen yang berubah dari SKPD. “Paling tidak komitmennya harus berubah, kinerjanya juga harus berubah. Kalau dulu SKPD itu loyalnya kepada pimpinan, ke depan mereka harus loyal kepada bangsa dan negara,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Disinggung mengenai keterbatasan tugas seorang Plt Gubernur, Agus menampiknya. “Ah, itu hanya soal administratif saja. Rano saat ini memiliki kekuasaan yang tidak jauh beda dengan seorang Gubernur. Namanya saja pelaksana tugas, berarti sama saja,” pungkasnya.

Rano Diminta Berantas Pejabat Korup

Warga Banten kini menaruh harapan besar kepada Rano Karno. Wakil Guburnur yang kini menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten ini diminta segera membenahi birokrasi dan pembangunan di wilayah yang dipimpinnya itu.

Ketua Umum Paguyuban Warga Banten (Puwnten), Farich Nahril mengatakan, kendati Rano hanya menjabat sebagai Plt Gubernur, namun tetap saja harus bisa berbuat banyak untuk Provinsi Banten. “Paling tidak, dia (Rano, red) harus membersihkan lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ini dari para pejabat yang korup,” terang Fahri, usai melakukan pertemuan dengan Rano Karno, Rabu (14/05).

Terkait jabatan Sekda Banten yang akan habis masa bhaktinya, Farich Nahril menyarankan kepada Rano, agar dilakukan lelang jabatan Sekda secara terbuka jika tidak menemukan pejabat yang dianggap baik dan layak. “Usul kami sebagai masyarakat, kenapa tidak dibuka secara luas agar menghasilkan Sekda yang berkualitas,” ujar dia.

Disinggung soal Rano yang juga disebut-sebut menerima uang dari Tb Chaeiri Wardana sebesar Rp1,2 miliar, Farich menegaskan, jika terbukti secara hukum maka harus juga diproses. “Yang pasti saat ini, Rano adalah Pelaksana tugas Gubernur Banten yang harus bisa membersihkan korupsi di lingkungan Pemprov Banten, itu harapan kami,” terang Fachri.

Rano Karno mengapresiasi adanya pertemuan dengan para tokoh Banten. Jika bisa, pertemuan tersebut dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Ini untuk menambah wawasan saya,” imbuh Rano usai melakukan pertemuan. (mg11/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.