DPRD Menilai Retribusi PAD Belum Maksimal

TIGARAKSA,SNOL—DPRD Kabupaten Tangerang menilai retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal. Hal ini dilihat dari banyaknya pajak yang belum terserap oleh pemerintah daerah. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang Dahyat Tunggara mengatakan, walaupun pencapaian target retribusi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Namun masih ada dari sektor retribusi yang tidak memenuhi target. Sedangkan dari sektor pajak bumi dan bangunan serta pajak restoran potensinya masih sangat besar untuk menyumbang PAD.

            “Maka dari itu SKPD terkait harus mampu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi baru. Kami bukan tidak mendukung semua program-program pemerintah atau mengatakan tidak baik, tapi hal ini dilakukan untuk mendorong pemerintahan agar lebih baik. Seperti pajak parkir itu kan besar juga, jika dikelola dengan maksimal,” ujar pria yang akrab disapa haji Dadah ini, Senin (4/5).

            Menurutnya, sektor birokrasi di SKPD terkait pajak harus segera diperbaiki. Selama ini ia menilai ada kelemahan sehingga memungkin para pengusaha untuk melakukan perbuatan curang. Ia mencontohkan, ketika satu pengusaha mendirikan bangunan harus disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun pada kenyataannya di lapangan banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran karena lemahnya pengawasan.

            “Pertama karena para pengusaha masih mengacu pada Perda lama, yang memperbolehkan para pengusaha melakukan proses pembangunan walaupun izinnya belum keluar. Kedua ketika dilakukan pengawasan mereka seperti main kucing-kucingan dengan pemerintah. Nah ini juga perlu perhatian lebih. Setidaknya jika sudah ada IMB pasti ada retribusinya masuk ke pemerintah daerah,” paparnya.

            Sementara itu, Ketua Komisi III Aditya Wijaya menambahkan jika pemerintah daerah mampu mengelola retribusi parkir, baliho dan juga retoran bukan tidak mungkin akan menambah PAD di tahun 2015. Menurutnya, pemerintah pernah membuat wacana sistem perizinan dengan menggunakan sistem online. Namun karena terbentur harga yang mahal sehingga belum terlaksana hingga kini.

            “Seperti baliho yang ada di dalam mal itu sebenarnya ada pajaknya juga. Cuma kan ketika di lapangan ada petugas datang mereka mengatakan sudah membayar retribusinya kepada salah satu oknum. Makanya sempat ada wacana membuat sistem online, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan para pengusaha,” pungkasnya. (mg27/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.