Puluhan Pegawai Negeri Nyalon Kades

TIGARAKSA,SNOL—Sebanyak 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Tangerang. Mereka tidak ingin ketinggalan untuk menjadi orang nomor satu di desanya masing-masing. Kasubid Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMPPD), Yusuf Fahroji mengatakan, kurang lebih ada 20 PNS yang ikut dalam Pilkades tahun ini.

Para pegawai tersebut diharuskan terlebih dahulu melepaskan jabatan strukturalnya dalam pemerintahan, baik itu di Pemerintahan Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang.

            “Mereka semua bisa ikut dalam Pilkades asalkan mendapat surat persetujuan dari pemerintah daerah setempat. Misalkan mereka terecatat sebagai PNS di Kota Tangerang dan ikut Pilkades di Kabupaten Tangerang, maka harus mendapat persetujuan dari walikota Tangerang. Sebaliknya jika dia di Kabupaten Tangerang maka harus mendapat persetujuan dari bupati,” ujarnya kepada Satelit News, Senin (4/5).

            Yusuf mengungkapkan, untuk mekanismenya sendiri tidak ada yang berbeda atau sama saja seperti calon Kades yang lainnya. Hanya saja yang membedakannya adalah surat rekomendasi atau persetujuan dari bupati untuk mencalonkan diri sebagai Kades. “Nanti surat tersebut dilampirkan dalam berkas-berkas yang diserahkan ke panitia. Soal terpilih atau tidak itu tergantung masyarakat, jadi tidak ada perlakukan yang spesial buat mereka (PNS, red),” tegasnya.

            Kabid Pemerintahan Desa BPMPPD, Imam Hidayat menambahkan, momentum Pilkades tahun ini benar-benar dimanfaatkan oleh semua kalangan. Seolah-olah hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadi orang nomor satu di desanya masing-masing. Bahkan tak jarang para kandidat sudah memajang foto-foto mereka di berbagai sudut desa. “Aroma persaingan untuk menjadi Kades telah terlihat. Bahkan banyak PNS yang juga ikut maju,” tandasnya.

            Imam menambahkan, sesuai aturan PNS diperbolehkan menjadi Kades. Namun hanya diperbolehkan bagi PNS yang sifatnya administratif. Dirinya pun sangat menyayangkan para pegawai negeri yang ikut mencalonkan diri sebagai Kades. Menurutnya, tanpa harus menjadi orang nomor satu di tingkat desa, para pegawai tersebut bisa menjadi pelayan masyarakat.

            “Jika PNS terpilih menjadi Kades, maka haknya sebagai PNS masih didapatkan. Hanya saja mereka tidak mendapat tunjangan lagi. Kalau bagi saya sepanjang aturan membolehkan, sah sah saja PNS ikut nyalon. Tinggal bagaimana mekanisme atau aturan yang harus diikuti, kalau aturan mengharuskan PNS Mundur, tentu mereka harus memilih tetap jadi PNS atau mencalonkan diri jadi Kades,” pungkasnya. (mg27/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.