Rano Sampaikan Kesiapan Pilkada ke Mendagri

SERANG,SNOL– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, secara khusus menanyakan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di wilayah Provinsi Banten. Hal itu disampaikannya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno sesaat setelah mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pilkada di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5).

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kesiapan empat daerah di Banten yang akan menggelar Pilkada serentak, pada 9 Desember mendatang. Keempat daerah itu yakni, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Serang (Ahmad Taufik Nuriman – Tatu Chasanah) dan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon (Tb Iman Aryadi – Edi Ariadi) akan berakhir pada Juli 2015. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang (Erwan Kurtubi – Heryani) akan berakhir pada Februari 2016. Sedangkan, jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Airin Rachmy Diani – Benyamin Davnie) akan berakhir pada Maret 2016.

“Alhamdulilah, tadi (kemarin,red) Pak Menteri (Tjahjo Kumolo Mendagri,red) mengapresiasi empat wilayah di Banten yang siap menggelar Pilkada pada Desember nanti,” kata Rano, Senin (4/5).

Pemprov Banten juga diminta oleh Mendagri, untuk memetakan daerah yang rawan konflik, agar nantinya bisa dikoordinasikan dengan aparat kepolisian. “Rakor yang diselenggarakan Kemendagri dengan menghadirkan Gubernur, Bupati dan Walikota yang daerahnya akan menggelar Pilkada dimaksudkan untuk membangun harmonisasi dan sinergitas dari seluruh stakeholder dalam rangka mendukung kelancaran penyelengaraan Pilkada serentak,” tambahnya.

Soal kesiapan anggaran, tambah Rano, juga sudah dilaporkan ke Kemendagri. Jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka Pemprov Banten bersedia menyisihkan anggarannya, terutama untuk Kabupaten Pandeglang.

“Mudah-mudahan saja itu (PSU,red), tidak terjadi. Jadi, empat daerah tersebut memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah devinitif, sesuai pilihan masyarakat,” ujar Rano.

Setelah empat daerah menggelar Pilkada serentak, berlanjut dengan Pilkada Provinsi Banten yang diperkirakan akan berlangsung pada bulan Maret 2017 mendatang. Adapun untuk tahapannya akan dimulai pada bulan Juni 2016 nanti sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Rapat koordinasi itu juga difokuskan untuk membahas dan memantapkan persiapan pemerintah dan pemerintah daerah, dalam memberikan dukungan secara maksimal kepada KPU dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak periode pertama, yang akan dilaksanakan di 269 daerah seIndonesia.

Adapun pembahasan dalam Rakor yakni, membahas soal kesiapam regulasi pelaksanaanya, dukungan anggaran dan personil, ketersediaan data kependudukan, keamanan dan ketertiban, penanganan dan penyelesaian sengketa pemilihan, serta berbagai aspek dukungan lainya.

Sementara, Kapolda Banten Brigjend Pol Boy Rafli Amar mengaskan, sinergitas dan keharmonisan dari seluruh pihak, merupakan kunci utama dalam mewujudkan Pilkada serentak yang berkualitas, aman dan damai. “Dengan demikian, hal ini merupakan titik pijak bersama untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, agar dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” imbuhnya. (ahmadi/mardiana/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.