180 Pejabat Struktural Dirotasi

PANDEGLANG,SNOL– Diakhir masa jabatannya sebagai Bupati Pandeglang, untuk kesekian kalinya Erwan Kurtubi, merotasi pejabat struktural eselon II, III dan IV. Mereka yang dirotasi, memiliki setumpuk pekerjaan rumah (PR) dalam rangka peningkatan pembangunan daerah dan tidak boleh berleha-leha, Apalagi sampai mengabaikan tugas dan kewajibannya.Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, sebanyak 180 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati, terdiri dari 13 orang pejabat eselon II, 23 orang pejabat eselon III, 89 orang pejabat eselon IV, 33 orang Kepala Sekolah (Kepsek), 19 orang pejabat auditor, dan 2 orang Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pandeglang Berkah Maju.

Bupati Erwan Kurtubi mengaku, harapannya kepada para pejabat yang dilantik, yakni harus dipandang sebagai amanah. Para pejabat diminta untuk menunjukkan pengabdian yang lebih baik untuk melaksanakan perubahan di lingkungan satuan/unit kerja masing-masing agar organisasi pemerintahan menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

“Saya tekankan untuk semua pejabat dan direksi yang dilantik, agar segera melaksanakan tugas dan serah terima jabatan di lingkungan SKPDnya masing-masing. Pejabat lama harus segera serah terima barang inventaris asset, serta tidak meninggalkan kewajiban penyampaian laporan keuangan bulanan SKPD masing-masing, sebagai bukti ketaatan terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai pengguna anggaran,” kata Erwan, Selasa (8/9).

Selain menganggap jabatan sebagai amanah, mereka yang baru dilantik juga diharapkan segera berbuat dan bertindak menjalankan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Dengan tidak mengedepankan jabatan sebagai kekuasaan. “Jabatan itu amanah yang harus dipertanggunghawabkan nanti,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang juga dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mohammad Amri menambahkan, berdasarkan amanat UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 13 Tahun 2014, tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dilingkungan instansi pemerintahan, telah mensyaratkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS.

“Pemkab bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), melakukan proses asessment bagi para pimpinan tinggi pratama, di Jatinangor-Bandung beberapa waktu lalu. Untuk pengangkatan jabatan fungsional Auditor, telah terlebih dahulu melalui tahapan recruitment dengan melibatkan pihak Management Assement Center (MAC), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ungkap Amri.

Sementara, pengangkatan Direksi BUMD merupakan amanat Perda No.9 tahun 2010, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju (BPM), dan Peraturan Bupati (perbup) tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Derah Pandeglang Berkah Maju, yang di seleksi melalui lelang jabatan. (mg29/mardiana/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.