Reklame Bodong Ditertibkan

TANGERANG, SNOL—Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, BPMPTSP, DPKD, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Kota Tangerang serta Kecamatan Karawaci, kemarin melakukan penertiban papan reklame maupun papan promosi lain yang tidak berizin alias bodong serta menunggak pembayaran pajak. Penertiban dilakukan sepanjang Jalan Raya Merdeka, Karawaci.     Sebelum menggelar penertiban, terlebih dahulu dilakukan apel dan dipimpin Wakil Walikota, Sachrudin. Mantan Camat Cipondoh dan Pinang ini menyampaikan, reklame dan papan promosi yang ditertibkan tersebut telah menyalahi peraturan khususnya Peraturan Daerah (Perda) No 8/ 2014 tentang Pajak Daerah.

“Selain tidak berizin banyak reklame tersebut yang juga mengganggu estetika keindahan kota. Jadi kesannya semrawut dan tidak dirawat,”katanya, kemarin. Sachrudin menegaskan, Pemkot tidak akan menghalangi orang untuk melakukan usaha maupun berinvestasi di Kota Tangerang, asalkan mereka bisa menaati dan mematuhi peraturan yang ada.

“Jangan maunya usaha tapi melanggar aturan dan malah melanggar ketertiban umum,” tegasnya. Dijelaskannya, pajak daerah yang dibayarkan masyarakat ke pemerintah sangat penting artinya. “Jalan yang bagus, pembangunan gedung sekolah dan masalah kesehatan semuanya dibiayai dari pajak,” tuturnya. Karenanya, kata Sachrudin masyarakat jangan hanya bisa menuntut mendapatkan pelayanan kesehatan gratis atau sekolah bagus kalau tidak mau bayar pajak.

      Sachrudin juga menginstruksikan kepada seluruh instansi penegak perda untuk secara rutin melakukan penertiban. “Biar para pelanggar perda juga kapok, kalau kita melakukan penertibannya secara rutin,” ucapnya.

      Usai apel, seluruh petugas bergerak menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Dari kegiatan tersebut, berhasil ditertibkan 11 unit reklame tanpa izin.

      Sementara Kepala Bidang Pajak pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Muhammad Arfan mengatakan, pihaknya akan secara rutin melakukan koordinasi kepada pihak terkait untuk menertibkan papan rekalme yang tidak memiliki izin. Ditambahkannya, berdasarkan peraturan keterlambatan satu hari dari pembayaran pajak maka akan dikenakan denda keterlambatan satu bulan.

      Menurut Arfan keterlambatan dan penunggakan pajak reklame lebih didasarkan kepada pemilik yang mempercayakan pembayaran reklame satu paket dengan pemasangannya melalui biro iklan. Selain itu juga banyak pemilik toko yang tidak mengerti batasan dikenakannya pajak reklame yang pada dasarnya apabila sudah menampilkan merek dagang maka sudah bisa dikenakan pajak reklame kepada yang bersangkutan. “Kami secara rutin koordinasi terutama ke Satpol PP sebagai eksekusi dalam penertibannya,”ungkap Arfan. (catur/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.