Bangun Puspem, Pemkab Serang Ajukan Rp 120 M

KAB SERANG, SNOL—Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Serang mengusul­kan bantuan keuangan ke pemerintah provinsi (Pemprov) Banten tahun 2018 senilai Rp 297 miliar untuk kegiatan pri­oritas di Kabupaten Serang. Dari usulan tersebut, terbesar senilai Rp 120 miliar yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan pusat pemerintahan Ka­bupaten (Puspemkab) Serang yang me­liputi gedung DPRD oleh Dinas Peru­mahan Kawasan Pemukiman dan Tata Bangunan (DPKPTB).

Berdasarkan data dari Badan Peren­canaan Pembangunan Daerah (Bappe­da) Kabupaten Serang bahwa usulan bantuan keuangan tersebut antara lain diperuntukan pembangunan infrastruk­tur jalan sepanjang 33 Kilometer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang (DPUPR) senilai Rp 100 miliar, perbaikan ruang kelas SD/SMP 100 unit oleh DPKPTB Rp 10 miliar.

Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan 1 paket RS Dr Drajat Prawiranegara Rp 46 miliar, pembangunan 4 Puskes­mas oleh pada Dinas Keseha­tan (Dinkes) Kabupaten Serang senilai Rp 5 miliar, sarana dan prasaran pertanian satu paket pada Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang Rp 5 miliar.

Pembangunan Puspemkab berupa dua unit gedung DPRD/ Sekretariat DPRD pada DPKPTB senilai Rp 120 miliar, peningka­tan akses pelayanan air minum satu paket pada DPKPTB Rp 5 miliar, peningkatan akses pe­layanan sanitasi satu paket pada DPKPTB Rp 5 miliar, dan pemeli­haraan pemeliharaan sarana dan prasarana program Pamsimas 9 desa pada DPKPTB Rp 1 miliar.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, bahwa alasan pihaknya mengajukan dana pembangunan Puspem­kab Serang ke Pemprov Ban­ten lantaran dikhawatirkan akan menggangu pelayanan terhadap masyarakat jika harus mengam­bil dari anggaran APBD Kabu­paten Serang.

“Soal puskesmas belum sele­sai pembangunan, soal ruang kelas masih banyak yang am­bruk, soal rumah tidak layak huni (Rutilahu) masyarakat 12 ribu, apa iya saya dengan jajaran pemda ngebangun gedung buat sendiri, buat duduk di sana, se­mentara masyarakat rumahnya saja kalau kena angin ambruk, kan itu nggak masuk akal,” ka­tanya kemarin.

Menurutnya, pemekaran Kota Serang itu merupakan perin­tah undang-undang. Sehingga, kata dia yang bertanggung­jawab dalam hal ini seharusnya bukan Kabupaten Serang dan masyarakatnya saja, melainkan Pemprov Banten dan Pemerin­tah pusat.

“Kalau sekarang yang ngeban­gunnya hanya APBD Kabupaten Serang, berarti yang menang­gungnya masyarakat Kabupaten Serang, kan kasihan, nah mereka ini dampak dari pemekaran kok jadi saya yang menanggung, kata masyarakat Kabupaten Serang. Jadi saya minta ke provinsi, karena ini implikasi dari dampak daripa­da pemekaran itu sendiri ya saya minta provinsi terlibat, dan pusat juga saya minta terlibat juga, ka­lau kita harus pindah ya ayo dong bantu-bantu, nanti dari APBD juga ada, tapi tidak ngambil ter­lalu besar hak punya masyarakat,” tuturnya. (sidik/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.