Serapan Pajak Hotel Belum Tercapai

TIGARAKSA, SNOL—Penerimaan pajak hotel belum tercapai sepenuhnya. Hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi target capaian Pendapatan Asli Dae­rah (PAD) Kabupaten Tangerang pada sektor penerimaan pajak non PBB (Pa­jak Bumi Bangunan) dan Bea Perole­han Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kabid non PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabu­paten Tangerang, Mudji Widodo mengatakan, dari tujuh sektor penerimaan pajak non PBB dan BPHTB, antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, parkir dan air tanah, pungutan retribusi pada peneri­maan pajak hotel masih di bawah ha­rapan, yakni berada pada 96,94 persen dari target sebelumnya mencapai Rp16,640 miliar. “Masih ada yang nung­gak,” akunya, kepada Satelit News, ke­marin.

Pada sisi lain, Mudji mengaku ma­sih banyak menemukan wajib pajak reklame yang tidak membayarkan ke­wajibannya, dengan alasan yang bera­gam. Padahal tunggakan atau kesenga­jaan yang dilakukan dapat merugikan daerah, baik pada pengurusan izin hingga penerimaan pajak reklamenya.

“Untuk reklame yang cukup besar saja, antara tiga hingga lima unit ke­dapatan tidak bayar pajak, modusnya beragam. Ada yang bilang tidak tahu, ada juga yang bilang sudah izin ke pengembang tempat usahanya berdiri. Pokoknya macam-macam untuk meng­hindari kewajibannya,” katanya.

Meski sejumlah sektor penerimaan pajak non PBB telah melebihi target ha­rapan, kata Mudji, pihaknya akan terus melakukan upaya dalam menggenjot penerimaan pajak yaitu dengan meng­gandeng bagian pengawasan Bapenda Kabupaten Tangerang dalam melaku­kan pengawasan parkiran, agar ses­uai dengan pungutan retribusi pada Perda. Hal itu menghindari terjadinya kelebihan tarif berlebih kepada para pengendara yang masuk ke dalam area yang dikelola oleh pihak swasta. Menu­rutnya, pungutan parkir berdasarkan Perda tidak melebihi Rp10 ribu untuk setiap kali parkirnya.

“Jangan sampai laporan pungutan­nya ke kita sesuai Perda, tapi kenyata­anya lebih dari itu. Ketidaksesuaian berkaitan erat dengan penerimaan ke­pada Pemda, karena pengendara itu adalah masyrakat kita juga yang harus dilindungi atau diberitahu. Pemberi­tahuan nilai maksimal dalam upaya sosialisasi kepada seluruh masyrakat dan pengelola parkir swasta agar tetap mengikuti aturan, yakni tidak lebih dari Rp10 ribu untuk R2 (motor) dan maksi­mal Rp30 ribu untuk R4 (mobil dan se­jenisnya, red),” tegasnya.

Kasubid Penetapan dan penagihan non PBB dan BPHTB Bapenda Ka­bupaten Tangerang, Wahyu Hidayat menambahkan, upaya penagihan ke­pada para wajib pajak (WP), khususnya reklame belum dapat dilakukan secara menyeluruh, menyusul minimnya per­sonil lapangan yang ada. Menurutnya, pertambahan reklame terus terjadi tan­pa bisa dicegah keberadaannya. Sejauh ini pengawasan baru ke arah wilayah selatan Kabupaten Tangerang, belum ke wilayah Pantura.

“Pengawasan cuma ada 15 orang saja, sementara reklame yang diawasi sangat banyak, setiap sudut dan tempat ada reklame,” katanya.

Sebelumnya, target penerimaan pa­jak non PBB dan BPHTB berada pada angka Rp 490,504 miliar. Hingga Ok­tober kemarin, Bapenda Kabupaten Tangerang telah melakukan pungutan pada penerimaan pajak hotel Rp16,640 miliar, pajak restoran Rp178,7 miliar, pajak hiburan Rp33,74 miliar, pajak reklame Rp 13,604 miliar, pajak pen­erangan jalan Rp211,16 miliar, pajak parkir Rp 33,58 miliar, dan pajak air ta­nah Rp 3,12 miliar. (mg1/aditya)