822 Guru Belum Sertifikasi

Data Bisa Terus Bertambah

TIGARAKSA, SNOL—Untuk tahun 2018, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan berencana tidak membuka kuota sertifikasi guru di seluruh Indonesia. Akibat­nya, sebanyak 822 guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tangerang terancam tidak bisa me­miliki sertifikat.

Kasi Pengembangan Karir (Bangrir) pada Bidang GTK Dinas Pendidi­kan (Dindik) Kabupaten Tangerang, Titing mengaku, sebanyak 822 guru PNS di Kabuputen Tangerang be­lum memiliki sertifikat. Jumlah itu bisa terus bertambah berdasarkan keberadaan para guru di sekolah swasta. Menurutnya, sertifikasi guru merupakan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD).

“Yang kita tahu aja, ada 822 guru yang belum disertifikasi. Belum lagi yang di sekolah swasta,” kata Titing, kepada Satelit News, kemarin.

Melalui kerjasama dengan se­jumlah Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) di bawah Ke­menterian Riset Teknologi dan Pen­didikan Tinggi (Kemenristek Dikti), kata dia, diharapkan proses sertifika­si bisa dilakukan secepatnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru melalui pemberian Tun­jangan Profesi Guru (TPG).

Menurut Titing, peningkatan kuali­tas guru dibarengi dengan mening­katnya kualitas layanan pendidikan dan kesejahteraan guru. Kemudian masalah lainnya, mengenai usia guru yang mendekati usia pensiun. “Na­mun malah sebaliknya, kuota sertifi­kasi 2018 malah ditutup,” katanya.

Titing menambahkan, persyaratan guru yang mengikuti sertifikasi me­lalui PPG sesuai aturan yang berlaku harus berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY) atau guru ASN. Tanpa adanya Surat Keputusan (SK) GTY, kata dia, guru akan sulit mengikuti proses serti­fikasi karena status gurunya tidak jelas.

Kata Titing, sejak diberlakukan seritifikasi guru tahun 2005 lalu, Kementerian Pendidikan dan Ke­budayaan (Kemendikbud) terus menggenjot sertifikasi guru secara berkelanjutan. Langkah persiapan dilakukan pada tahun 2006 dan pelaksanaan sertifikasi dimulai ta­hun 2007. Dalam perjalanannya, lanjutnya, jumlah guru terus bert­ambah sehingga belum semua guru dapat tersertifikasi.

Di sisi lain, pemerintah masih membutuhkan guru profesional sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2017 tentang guru terdapat klausul pemerintah akan membiayai serti­fikasi guru yang diangkat hingga 2015 akan disertifikasi. “Mudah-mudahan proses sertifikasi guru bisa selesai hingga 2019 nanti,” katanya.Sementara itu, Staf Entry Dapotik Dindik Kabupaten Tangerang, Udi mengatakan, input data promosi guru sertifikasi dilakukan oleh guru atau sekolah tempat mengajar, tidak melalui dinas. Menurutnya, Dindik tidak dapat memonitor jumlah guru pada sekolah swasta yang belum disertifikasi.

“Jadi kalau berapa jumlah guru yang belum disertifikasi yang ada di sekolah swasta kita tidak tahu,” pungkasnya. Selain itu, pemberian sertikasi guru bergantung golongan dan masa bekerja. Penerimaan tun­jangan mulai dari Rp1,5 juta hingga seterusnya. (mg1/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.