Aktivis Kritisi Rencana Perubahan RT RW Pantura

Pembahasan RT RW Dinilai Tertutup dan Syarat Kepentingan

TANGERANG,SNOL—Perubahan Ren­cana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah Pantura yang tengah digodok Pemerintah Kabupaten Tangerang dinilai syarat kepentingan. Tak heran jika saat pembahasan RTRW terse­but seolah ditutup-tutupi dan tidak mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Pantura. Hal tersebut di­ungkapkan Ahmad Faisal yang me­wakili 20 aktivis di Pantura saat men­datangi Kantor Harian Satelit News, Rabu (15/11).

“Kami mendapat informasi jika tadi (Rabu, 15/11), Pemkab Tangerang menggelar Rapat Pembahasan ren­cana perubahan RTRW di Tigaraksa. Namun kami kecewa karena dalam rapat tersebut dilakukan secara tertu­tup dan tidak melibatkan masyarakat banyak,” jelas Ahmad.

Menurut Ahmad seharusnya kare­na perubahan RTRW tersebut akan berdampak besar terhadap masyara­kat, maka pemerintah harus mem­buka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk bisa mem­berikan aspirasinya terkait rencana perubahan RTRW tersebut.

“Kami tak ingin perubahan RTRW ini tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena saat proses pembahasannya pemerintah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan justru atas dasar pesanan pihak-pihak tertentu saja,” jelas Ahmad.

Menurut Ahmad pemerintah sebe­lum melakukan perubahan RTRW ini melakukan kajian secara menyelu­ruh dengan melibatkan semua stake holder yang khususnya masyarakat. Jika hal ini tidak dilakukan maka bu­kan tidak mungkin masyarakat akan menjadi korban perubahan RTRW ini karena belum siap menghadap­inya.

Salah satu contoh belum siapnya masyarakat dalam perubahan RTRW tersebut jelas Ahmad, adalah peris­tiwa kebakaran pabrik kembang api beberapa waktu lalu dimana banyak anak dibawah umur yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

“Perubahan RTRW Kosambi men­jadi kawasan industri terbatas tidak disertai dengan kesiapan SDM ma­syarakat. Akhirnya banyak dengan pendidikan yang minim dan dibawah umur menjadi buruh karena desakan ekonomi,” jelas Ahmad.

Untuk itu lanjut Ahmad jika pemerintah tidak melibatkan ma­syarakat dalam pembahasan RTRW dan melakukan kajian yang kompre­hensif maka para aktivis mengancam akan melakukan penolakan besar-besaran atas perubahan RTRW di Pantura ini.

“Jika perlu kami akan melakukan demo ke Istana Negara untuk menolak perubahan RTRW,” ancam Ahmad.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Barhum HS meminta pemerintah melakukan ka­jian serius terkait rencana akan adan­ya perubahan RTRW di wilayah Pan­tura khususnya diwilayah Kosambi dan Teluknaga.

Barhum menjelaskan kajian terse­but harus dilakukan mengingat kata Barhum dirinya menilai di wilayah Kecamatan Kosambi saja yang telah mengalami beberapa kali perubahan RTRW namun banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya.

“Saya nilai tak ada manfaat yang besar yang dirasakan masyara­kat setelah Kecamatan Kosambi berubah dari wilayah pertanian, menjadi kawasan pergudangan dan kini menjadi kawasan pergudangan dan industri terbatas,” jelasnya. (im­ron/hendra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.