Pemkab Serang Galang Dana Rutilahu Gunakan Kotak Amal

KAB SERANG, SNOL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menggalang dana pembangu­nan rumah tidak layak huni (rutilahu) secara sukarela den­gan menyimpan tempat seperti kotak amal di pintu masuk ling­kungan setda. Hal ini dilakukan lantaran iuran Kopri yang sebe­lumnya sempat dilakukan untuk kegiatan tersebut, kini tidak lagi diperbolehkan.

Plt Sekda Kabupaten Serang, Agus Erwana mengatakan, bah­wa dengan gencarnya kegiatan penyidik atau tim saber pungli belakangan ini, tentunya jajaran Pemkab Serang sangat khawatir dikategorikan sebagai kegiatan pungli jika melakukan pemoton­gan dana rutilahu secara lang­sung terhadap anggota Kopri.

“Dengan kegiatan yang seka­rang sedang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita penyidik, bah­wa kita tidak boleh memotong apapun sifatnya, kalau yang namanya memotong orang di­anggap ada yang nggak suka di­potong saja nantinya. Nah takut dikategorikan saber pungli kita berikan pengarahan kepada te­man-teman supaya setiap bulan memberikan sumbangan secara sukarela, maka disimpan saja di situ (pintu masuk Setda-red),” kata Agus, Rabu (15/11).

Ia mengungkapkan, bahwa kotak penggalangan dana ini baru satu yang disimpan secara terbuka di depan pintu masuk Setda Kabupaten Serang. Menu­rutnya, penggalangan dana ini diharapkan sebagai salah satu jalan untuk menuntaskan per­soalan rutilahu, dan pengurus pun tidak ragu untuk mengelola dana sumbangan tersebut.

“Bulan kemarin dapat Rp 6 juta, cuma kalau kemarin ko­taknya belum ada, masih tertu­tup baru, terima langsung saja, nah sekarang kita lebih terbuka, siapa tahu ada yang lewat mau menyumbang. Mudah-mudah­an ini jalan keluar. Kita kan ragu­nya nanti kaya Kopo (Kasus OTT Kecamatan PGRI-red), Kopo itu kan untuk sumbangan juga, tapi kan akibat pemotongan jadi per­masalahan, menginap aja (Di­tahan-red), kan gitu,” tuturnya.

Ia menjelaskan uang hasil sumbangan sukarela ini setiap bulan akan diserahkan ke Baz­nas untuk dikelola. Kegiatan ini inisiatif dari aparatur Pemer­intah Kabupaten (Pemkab) Se­rang, khususnya di setda.

“Kalau ibu mah (Bupati Se­rang, Ratu Tatu Chasanah-red) hanya mengimbau kita sebagai aparat pemerintah kan tetap berkomitmen untuk memberi­kan bantuan atau menyumbang rutilahu, kita besar kan jumlah­nya (Rutilahu). Karena LO (Le­gal Opini) dari kejaksaan, kalau pun Korpri memungut harus dipergunakan untuk internal, tapi sekarang kita balik lagi ke kenyataan, PGRI aja untuk inter­nal, tetap saja kena (OTT), jadi kita khawatir masa pengurus Korpri Setda sama Bendaharan­ya (terjaring OTT-red),” ujarnya.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, bahwa jumlah rutilahu di Kabupaten Serang totalnya ada sebanyak 12.700 yang butuh perbaikan. Namun, Pemkab Serang tidak mampu memperbaiki semua rutilahu tersebut dalam waktu singkat dengan APBD Kabupat­en Serang.

“Jadi salah satu cara untuk membantu pembangunan ruti­lahu ini ya kita pakai kencleng (Kotak sumbangan dana rutila­hu-red), seikhlasnya, tidak ada paksaan, bukan dari PNS saja, yang umum juga kalau mau ngasih silahkan, nanti sudah sebulan dikumpulkan dan diser­ahkan ke Baznas, karena arahan Kejaksaan tidak boleh dikelolah oleh Korpri,” jelasnya. (sidik/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.