16 Randis Dewan Belum Kembali

CILEGON, SNOL-Sebanyak 16 unit kendaraan  dinas  (randis)  Anggota DPRD Kota Cilegon, hingga kini masih belum dikembalikan ke bagian Aset Pemkot Cilegon. Dari total 33 unit randis Anggota Dewan, baru 17 unit randis yang kembali.

Kepala  Badan  Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota  Cilegon,  Maman  Maulidin  meminta,  agar  secepatnya randis  anggota  dewan  dinkembalikan ke Bagaian Aset. Hal itu menyusul  naiknya  tunjangan legislator  yang  termuat  dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan  dan  Administratif Pimpinan  dan  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Dari  data  yang  saya  terima sekarang,  baru  17  kendaraan dinas  yang  sudah  dikembalikan oleh  anggota  DPRD  sementara untuk  yang  lain  masih  belum dikembalikan.  Harus  segeralah dikembalikan.  Kan  udah  jelas dalam  aturan  pemerintah.  Tunjangan  transportasi  akan  dinaikan kendaraan dinas pun harus secepatnya  juga  dikembalikan juga,” kata Maman, kemarin.

Setelah  semua  kendaraan dinas  dikembalikan,  pihaknya juga  akan  langsung  mencatat total  aset  pemerintah  yang  ada di  kendaraan  tersebut.  Bahkan, pihaknya  juga  akan  melakukan lelang kendaraan untuk menambah pendapatan di Kota Cilegon.

“Lelang nanti akan kita lakukan. Lelang ini untuk melihat berapa nominal pendapatan yang akan kita (Pemkot) terima dari lelang tersebut,” ujarnya.

Sementara,  Plt  Walikota  Cilegon,  Edi  Ariadi  menerangkan, kedatanganya kali ini ke BPKAD ini  hanya  mengecek  kendaraan dinas DPRD yang sudah diserahkan ke Bagian Aset Pemerintah.

Bahkan,  sebelum  diserahkan kembali ke masing-masing OPD (Oraganisasi  Perangkat  Daerah) dibutuhkan  pengecekan  terlebih  dulu  sebelum  digunakan oleh pemiliik baru.

“Iyah  di  sini  saya  cek  kendaraan  dinas  yang  sudah  dikembalikan  oleh  mereka  (anggota dewan,  red).  Secara  prinsip,  semua kendaraan dinas harus diserahkan  kebagian  aset  setelah itu  langsung  dicatat  dan  selanjutnya  didistribusikan  kepada pemohon yakni, OPD mana saja yang  masih  kurang  terhadap kendaraan dinas,” tutur Edi. Dirinya juga meminta agar BPKAD mengecek  terlebih  dahulu  kendaraan  dinas  mana  saja  yang masih dianggap layak dan tidak layak.(eua/eky/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.