Pelimpahan Aset Tunggu Kesiapan Pemkot Tangerang

56 Aset Akan Dilepas ke Kota Tangerang

TIGARAKSA,   SNOL—Pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menunggu kesiapan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Sebanyak 56 aset berupa tanah dan bangunan milik Pemkab Tangerang itu telah siap diserahkan, termasuk urusan surat menyurat didalamnya, sebelum diserahkan sepenuhnya kepada Pemkot Tangerang.

Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat mengaku, upaya percepatan pelimpahan aset itu menyusul adanya rapot merah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas temuan adanya aset yang belum   dikelola dengan baik. Salah satunya mengenai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang belum diserahterimakan kepada Pemkab Tangerang atau sebaliknya.

“Selama serah terima belum selesai, temuan BPK atas lahan akan terus ada,” kata Hidayat, usai rapat bersama tim pansus percepatan pelimpahan aset DPRD Kota Tangerang, kepada Satelit News, kemarin.Disinggung sampai sejauhmana kesiapan lahan, Hidayat memastikan seluruh aset milik Pemkab Tangerang telah siap sepenuhnya.

Termasuk mengenai urusan suratmenyurat didalamnya. “Kalau di kita (Pemkab Tangerangred) sebenarnya sih sudah siap semua, sampai urusan surat menyuratnya pun sudah clearsemua.

Tinggal menunggu upaya dari Pemkot Tangerang saja,” kata Hidayat. Ia berharap pelimpahan aset dapat dilakukan secara bersamaan, setelah melalui tahapan paripurna pada masing-masing daerah. Persetujuan atas pelimpahan aset memerlukan persetujuan pihak eksekutif dan legislatif sebelum diserahterimakan.

“Kalau di kita (Pemkab Tangerang, red) tinggal paripurna, beres,” katanya. Selain menghindari adanya temuan BPK, lanjut Hidayat, adalah mengenai penataan aset oleh masing-masing daerah. Penataan atau penanganan sebelum adanya serah terima akan menyulitkan pada waktu pelaksanaannya. Penanganan yang bukan masuk pada wilayah kerja akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Maka dari itu, diserahterimakan dulu, baru upaya pembersihan ilalang (bangunan liar, red) diatasnya bisa dilakukan. Kalau tidak diserahterimakan dulu, bagaimana penanganan atau penertiban aset bisa dilakukan oleh masing-masing pihak. Itu karena kepemilikannya oleh Pemkab Tangerang atau sebaliknya yang belum jelas,” paparnya.

Meski aset milik Pemkab lebih banyak dibandingkan yang diterima,   sambung Hidayat, hal itu tidak menjadi penghalang dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan. Rencananya, sebanyak 56 aset tak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Pemkab Tangerang akan diserahkan kepada Pemkot Tangerang, digantikan dengan tujuh bidang tanah beserta kantor desa.

“Serah terima aset secara G to G (pemerintah ke pemerintah, red) itu tidak melihat pada untung ruginya salah satu daerah, melainkan berdasarkan pada prinsip pemanfaatan aset dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementar itu, Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tangerang Fahmi Faisuri mengaku, upaya mediasi percepatan pelimpahan aset sebelumnya pernah dilakukan oleh BPK langsung agar dapat segera terlaksana. Namun, upaya pada tahun 2016 itu nampaknya belum juga menemukan titik temu hingga saat ini. Kata dia, nilai aset milik Pemkab Tangerang yang akan diserahkan kepada Pemkot Tangerang mecapai Rp 315 miliar lebih, seluruhnya berupa aset tanah dan bangunan.“2016 pernah dilakukan mediasi oleh BPK antara Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang,” pungkasnya. Terpisah, Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi mengatakan, pelepasan aset sedang dibahas panitia husus (Pansus) yang sudah dibentuk dan ditargetkan pelepasan aset ditetapkan pada 30 November 2017 melalui keputusan DPRD.(mg1/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.