Di Balik Proses Evakuasi Warga Dua Kampung Pusat Konflik Mimika

EVAKUASI ratusan warga dilakukan setelah satgas gabungan memukul mundur kelompok kriminal bersenjata ke gunung dan hutan. Tetap tempatkan pasukan di Kimbely dan Banti untuk menjaga penduduk yang memilih bertahan.

MAYER S.-SELVIANI B., Timika

ILHAM W.-SAHRUL Y., Jakarta

UNTUK beberapa waktu ke depan, Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang rela tak bertempat tinggal di rumah dinas. Dia dan keluarga bakal kembali ke kediaman pribadi.

Bassang merelakan rumah dinasnya untuk menampung para warga Kimbely dan Banti yang kemarin dievakuasi satgas gabungan TNI-Polri. ”Kami siap menampung warga yang tidak memiliki keluarga atau rumah di Timika (ibu kota Kabupaten Mimika, Red),” katanya kepada Radar Timika (Jawa Pos Group).

Seperti diketahui, berdasar keterangan polisi, Kimbely dan Banti adalah dua kampung di Distrik Tembagapura yang selama beberapa pekan terakhir disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Gerak-gerik warga dibatasi. Hanya ibu-ibu warga lokal yang diizinkan berbelanja ke Tembagapura.

Total 344 warga berhasil dievakuasi satgas kemarin. Perinciannya, di Kimbely, ada 104 laki-laki, 32 perempuan, dan 14 anak-anak. Sedangkan di Longsoran, Banti, ada 153 laki-laki, 31 perempuan, dan 10 anak-anak.

Mayoritas mereka adalah pendatang. ”Tapi, ada juga beberapa warga asli yang ikut ke Timika karena keluarga mereka ada di Timika,” jelas Kabidhumas Kombespol A.M. Kamal. Bisa dibilang, proses evakuasi secara keseluruhan berjalan lancar. Padahal, akses menuju dua kampung itu sangat sulit. Jalanan rusak berat, berbukit, dan dikelilingi rimba.

Sejak pagi buta, satgas gabungan sudah bergerak. Menurut Kamal, sempat ada perlawanan dari KKB. Terjadilah baku tembak. Namun, satgas berhasil memukul mundur KKB. Tak ada korban jiwa di pihak satgas. Sedangkan di kubu KKB belum diketahui.

Para anggota KKB lantas melarikan diri ke hutan dan gunung. ”Pasukan tidak langsung mengejar karena cuaca tidak memungkinkan,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi.

Sekitar pukul 09.30 WIT dua kampung itu berhasil dikuasai satgas gabungan. Kemudian, sekitar pukul 11.00 WIT Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar, Aspos Kapolri Irjen M. Iriawan, dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Supit sudah berada di dua kampung tersebut untuk bertemu langsung dengan warga. ”Selanjutnya, proses evakuasi para warga ke Tembagapura dilakukan satgas terpadu,” terang Kamal.

Masih ada 956 warga yang tersisa di dua desa. Sebagian warga memang menolak dievakuasi karena enggan meninggalkan tanah kelahirannya.

Menurut Aidi, yang memilih bertahan itu adalah para warga yang lahir dan besar di Kimbely dan Longsoran. Namun, mereka tetap minta perlindungan dari satgas terpadu agar tetap di kampung tersebut sampai situasi kembali aman dan kondusif.

Untuk itu, aparat keamanan menempatkan pasukan buat berjaga di dua lokasi tersebut. Tidak kurang dua satuan setingkat kompi (SSK) ditugaskan berjaga.

Selanjutanya, mereka fokus mempertahankan lokasi yang sudah dikuasai agar tidak kembali ke tangan KKB. Di tempat tersebut akan dibangun pos pengamanan permanen.

Proses evakuasi berlangsung sampai sekitar pukul 14.00 WIT. Untuk membantu warga yang telah terevakuasi itu, selain menyediakan rumah dinas, Wabup Bassang yang juga ketua Ikatan Keluarga Toraja Mimika akan memanggil semua ketua paguyuban yang ada di Timika.

Mereka diajak bersama-sama mengulurkan bantuan. Sejauh ini ada dua posko yang sudah disiapkan di Timika, yakni di Tongkonan dan Gedung Eme Neme Yauware.

Tapi, dia menyarankan, setelah diturunkan di posko, warga langsung disebar ke rumah keluarga ataupun warga di Timika. Dia khawatir, jika mereka ditampung jadi satu di tempat, justru bisa timbul persoalan baru, terutama kesehatan. ”Apalagi, ada ratusan anak-anak,” kata Bassang.

Sementara itu, ketika dihubungi Jawa Pos, Juru Bicara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) Sebby Sambo menuturkan, di Papua tidak ada KKB. Melainkan TNPPB. ”Yang kami lakukan itu bukan kriminal, tapi perjuangan,” tuturnya.

Menurut dia, informasi soal penyanderaan di Kimbely dan Banti tersebut sama sekali tidak benar. TNPPB sama sekali tidak menyandera masyarakat. ”Kami ini tidak melawan masyarakat, tapi melawan TNI dan Polri. Kombatan melawan kombatan,” ujarnya.

Masyarakat dua kampung itu, lanjut dia, diperbolehkan beraktivitas apa pun. TNPPB sama sekali tidak melakukan pembatasan. ”Hanya, bila memang ada warga yang kami datangi, itu biasanya yang merupakan mata-mata dari TNI-Polri,” tuturnya.

Dengan begitu, pembebasan atau evakuasi warga yang diklaim TNI-Polri itu hanya skenario lain untuk menguatkan skenario adanya penyanderaan atau isolasi. ”Itu tujuannya meyakinkan masyarakat kalau ada isolasi atau penyanderaan. Tidak ada semua itu,” jelasnya.

Lalu, apakah ada solusi agar bisa berdamai? Dia mengatakan, sebenarnya urusan TNPPB ini dengan Presiden Jokowi beserta menterinya. Bukan dengan TNI -Polri. ”Kami ingin negosiasi, tapi dengan ditengahi PBB,” ujarnya.(*/JPG/c10/ttg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.