Presiden Minta Setnov Ikuti Proses

JAKARTA, SNOL– Presiden Joko Widodo mengingatkan Ketua DPR Setya Novanto yang berstatus tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) mematuhi proses hukum yang berlaku.

“Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada,” kata Joko Widodo usai Sarasehan Na­sional DPD Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD di komplek parle­men, Jakarta, Jumat (17/11).

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan, proses hukum yang ada di negeri ini akan terus berjalan den­gan sebaik-baiknya. “Saya yakin proses hukum yang ada di negara kita ini terus berjalan dengan baik,” tegasnya.

Saat ditanya apa perlu ada pergan­tian Ketua DPR, Jokowi tidak ingin mencampuri karena itu merupakan wilayahnya parlemen. “Itu wilayah DPR,” katanya.

Seperti diketahui, saat ini Novanto masih dirawat di Rumah Sakit Medika, Permata Hijau, Jakarta Selatan, karena diduga mengalami kecelakaan, Kamis (16/11). Novanto kini sudah ditetapkan sebagai buronan setelah KPK menge­luarkan daftar pencarian orang (DPO).

Sementara Pengamat politik Maksi­mus Ramses Lalongkoe menilai jajaran pengurus Golkar harus menunjukkan ke publik bahwa mereka mendorong ketua umumnya Setya Novanto men­jalani proses hukum di KPK, bukan malah berusaha melindungi.

Sebab, dengan cara tersebut citra Partai Golkar tidak akan rusak di mata publik. “Upaya ini harus dilakukan demi menjaga muruah partai, sehingga tidak memunculkan spekulasi publik bahwa Golkar melindungi Novanto,” ujar Ramses, kemarin.

Selain itu, pengajar di Universitas Mercu Buana ini juga menyarankan Novanto sebaiknya segera meny­erahkan diri ke KPK. Tidak perlu lagi menggunakan dalih apa pun. Hal tersebut akan lebih baik, apalagi jika diikuti kebesaran hati mundur dari jabatan ketua umum, maka implikasi negatif terhadap Golkar akan sangat kecil. “Saya kira kasus Novanto akan sangat berpengaruh terhadap konstitu­en, jika itu tidak dilakukan. Khususnya dalam menghadapi Pilkada 2018 men­datang,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Anali­sis Politik Indonesia ini mengatakan, para pemilih Golkar besar kemung­kinan memindahkan dukungan ke partai-partai lain. Saat ditanya par­tai mana yang diuntungkan, Ramses mengatakan pemilih di indnesia tidak bersifat fanatik terhadap partai politik. Perkembangan demokrasi terus men­galami perubahan karakter pemilih. Yaitu berdasarkan selera, bukan karena fanatik terhadap partai tertentu.

“Jadi kemungkinan akan terjadi persebaran pemilih ke partai-partai lain dan perlu diingat, kekuatan parpol bukan terletak pada organisasinya tapi tergantung elektoral tokoh partai itu,” pungkas Ramses. (gir/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.