RPJMD Cilegon Dikaji Ulang

CILEGON, SNOL – Pemkot Cilegon akan mengkaji ulang seluruh program prioritas yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon masa 2016 – 2021. Review RPJMD itu tidak lepas dengan adanya rencana penu­runan bantuan APBN dan APBD kepada Pemkot Cilegon.

Plt Walikota Cilegon, Edi Ari­adi menuturkan, rencana penu­runan sokongan bantuan APBN lewat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov Banten men­jadi catatan penting bagi Pem­kot Cilegon untuk mereview seluruh program prioritas yang tertuang didalam RPJMD. Hal itu perlu dilakukan karena me­lihat dan menganalisa beberapa kebijakan yang dijalankan pusat dan provinsi Banten kepada daerah. Kebijakan terkait ren­cana penurunan nilai bantuan turut membuat pihaknya perlu mengkaji RPJMD Cilegon secara keseluruhan.

“Pokoknya yang jelas begini, mana yang (dinilai, red) kelebi­han target (pembangunan, red) dan mana yang kurang. Itu harus direview. Semua ada sa­lurannya. RPJMD itu nanti dire­view lah. Misalnya, ada yang kegedean targetnya, karena apa, terus kemudian pusat tidak memberikan bantuan keuangan yang gede kepada kita. Pusat juga motong-motong, masak kita maksain, masak kita maling uangnya. Kan ngga gitu,” tutur Edi, kemarin.

Rencana mengkaji ulang RPJMD, kata Edi, tidak lepas adanya kebijakan pemprov yang merencanakan untuk menu­runkan kucuran bantuan keuan­gan pada APBD 2018. Dari nilai Rp30 miliar yang direncanakan akan dikucurkan, dinilai tidak mampu menopang sejumlah program prioritas pada APBD 2018 Kota Cilegon yang saat ini tengah digodok pihaknya den­gan legislatif.

Diketahui, beberapa usulan yang dimohonkan OPD terkait untuk disokong lewat dana bankeu diantaranya Proyek lanjutan sport Center, Pem­bangunan Rumah Sakit Tipe D, Revabilitasi ruang kelas dan be­berapa usulan lainnya. “Nanti dilihat Reviewlah RPJMD-nya. mana yang penting. Saya tidak mau memaksakan, kalau pe­merintah provinsi seperti itu,” terangnya.

Edi menyatakan, pihaknya tidak dapat memaksakan, bah­wa seluruh program kerja pri­oritas dapat sepenuhnya dapat dibantu lewat bankeu ataupun kucuran DAU dari APBN Pusat. Untuk itulah pihaknya juga per­lu melakukan berbagai langkah kebijakan daerah untuk menye­suaikan kebijakan tersebut.

“Kan ngga dari situ (Bankeu, red) saja. Pokoknya begini, ada bantuan keuangan terus kalau ada mampunya seperti itu, kita harus menyesuaikan. Kalau mis­alnya itu nanti mundur, direview RPJMD kita. Tidak ada salahnya. Debt of term review kan, dua setengah jalan itu harus dire­view,” urainnya.

Pada pemberitaan sebelum­nya, Badan Perencanaan Pem­bangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon masih belum men­gusulkan permohonan bantuan keuangan 2018 kepada Pemer­intah Provinsi Banten. Hal itu belum dilakukan lantaran masih merampungkan seluruh usu­lan yang dimohonkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Bappeda Kota Cilegon, Ratu Ati Marliati mengatakan, permohonan bakeu ke pem­prov Banten akan diajukan oleh pihaknya setelah merampungkan semua usulan atau permohonan dari masing-masing OPD. Namun, sebelum mengusulkan, pihaknya perlu mempertimbangkan per­mohonan tersebut dapat terlebih dahulu disokong lewat APBD Kota Cilegon. (nal/eky/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.