Kekurangan Guru, Pegawai Dinkes dan RS

Jumlahnya Mencapai 5.000 ASN

TIGARAKSA, SNOL—Jumlah Apara­tur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus menyusut. Aki­batnya, kekurangan pegawai ter­us bertambah, menyusul adanya moratorium hingga 2019 dan Pe­milihan Bupati mendatang. Hing­ga kini jumlahnya kekurangan pegawai diperkirakan mencapai 5000 orang.

Kasubid Formasi Pengadaan dan Penataan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu­sia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Juhri Saputra mengatakan, sebelum­nya, pada tahun 2013-2014, jumlah PNS mencapai 12 ribu orang. Kemu­dian terus mengalami penyusutan hingga 11 ribu orang.

“Pada porsi tahun 2013-2014 saja, kekurangan pegawai masih dira­sakan. Apalagi saat ini,” terang Juhri, kepada Satelit News, kemarin.

Kekurangan terus mengalami penambahan menyusul banyak PNS yang masa kerjanya habis atau pen­siun. Untuk kursi eselon II saja, kata dia, sebanyak enam kursi dipastikan akan mengalami kekosongan pada tahun 2018 mendatang.

“Postur kekurangan pegawai di­dominasi pada tenaga pengajar atau guru. Sedangkan pada OPD (Organ­isasi Perangkat Daerah, red), paling banyak di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” katanya.

Padahal setiap tahunnya, pihaknya telah mengupayakan penambahan pegawai bisa dilakukan. Permoho­nan kepada Kementerian Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Re­formasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dilakukan, melalui penginputan data kebutuhan formasi pegawai melalui E-Formasi Kemenpan-RB secara online. Di mana, kata Juhri, untuk angka ideal pegawai di lingkangan Pemkab Tangerang tahun 2015-2019 semestinya ditambah 5000 orang.

“Tapi sayang, hal Itu nampak­nya sulit terealisasi menyusul ad­anya moratorium hingga 2019 mendatang. Di sisi lain, rotasi, mu­tasi atau promosi juga tidak dibena­rkan saat suatu daerah hendak akan melakukan Pemilihan Kepala Dae­rah (Pilkada). Larangan berlaku se­lama enam bulan sebelum dan sesu­dah Pilkada,” kata Juhri.

Meski begitu, kata dia, Pemkab Tangerang  tidak dapat berbuat ban­yak sambil menunggu perubahan kebijakan oleh pusat sendiri. “Mau gimana lagi, walau kekurangan per­sonil, penerimaan pegawai juga tetap tidak bisa dilakukan,” akunya.

Menanggapi kekosongan kursi es­elon II pada tahun 2018 nanti, serta dalam upaya meningkatkan pelay­anan kepada masyarakat dan mem­perhatikan beban kerja, sambung Juhri, pihaknya tetap akan menga­jukan permohonan agar promosi jabatan pada level kepala dinas (Ka­dis) bisa tetap dilakukan. Tujuannya untuk menghindari terjadinya beban kerja berlebih oleh seseorang yang menjabat double atau memiliki ja­batan definitif lainnya.

“Akan tetap kita upayakan melalui open biding, hal itu melihat beban kerja ganda yang harus ditanggung,” pungkasnya.

Kasubid Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Tangerang, Andi Gu­nawan menambahkan, seleksi pemilihan jabatan eselon II akan dilakukan secara terbuka. Bagi sia­papun yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses pendaftaran.

“Namun kalau urusan waktu pelaksanaannya belum bisa dipas­tikan kapan akan dilaksanakan,” pungkasnya. (mg1/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.