Tak Sanggup Bayar, Perusahaan Wajib Lapor

Ajukan Penangguhan UMK 2018

KOTA SERANG, SNOL – Pemprov mela­lui Dinas Tenaga Kerja dan Transmi­grasi (Disnakertrans) Banten mewa­jibkan seluruh perusahaan di Banten mematuhi besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018. Jika merasa tak sanggup membayar, mer­eka diwajibkan untuk mengajukan penangguhan.

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, aturan main bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah mini­mum telah diatur dalam UU No 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pe­rusahaan diberi kesempatan untuk mengajukan penangguhan pemba­yaran UMK.

“Penangguhan UMK itu bila mana perusahaan tidak mampu membayar upah sesuai ketentuan. Ketentuan­nya apa? Berdasarkan SK Gubernur yang kemarin nih (terkait peneta­pan UMK 2018,red) yang ditetapkan tanggal 20 November. Dia (perusahaan,red) dapat men­gajukan penangguhan, itu bisa enam bulan, bisa berapa bulan,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD Provinsi Ban­ten, Selasa (21/11).

Ia menuturkan, meski diper­bolehkan mengajukan penang­guhan, namun perusahaan harus mengantongi dua persyaratan. Pertama, klaim mereka yang tak mampu membayar UMK harus dibuktikan melalui hasil audit. Kemudian, perusahaan harus mengantongi izin dari buruh yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

“Jadi enggak bisa perusa­haan yang mengajukan lang­sung melakukan penangguhan. Harus dibuktikan oleh audit. Kemudian harus ada kesepaka­tan antara buruh dengan pen­gusaha, biasanya ini yang paling berat. Bisa saja audit didapat tapi untuk kesepakatan itu sulit,” katanya.

Terkait hal tersebut, kata dia, pihaknya akan segera memben­tuk tim audit penangguhan UMK 2018. Tim nantinya akan terdiri dari perwakilan Disnakertrans Banten, buruh dan pengusa­ha. Adapun target pembukaan pendaftaran, audit hingga keluar keputusan paling lambat dikelu­arkan akhir Desember 2017.

“Bulan November ini akan kita bahas karena itu harus dibentuk tim dulu. Nanti kita buka pendaf­taran, masukan berkas baru kita audit ada tim khusus, serikat pekerjanya ada, Apindonya ada, pemerintahnya ada. Jadi nanti sama-sama ke lapanagan. Untuk tahun lalu ada 108 perusahaan yang mengajukan penangguhan, yang disetujui hanya 98. Enggak sampai 100, enggak sampai 1 persen dari jumlah perusahaan sebanyak 14.327,” ungkapnya.

Perusahaan yang dinya­takan memenuhi syarat untuk melakukan penangguhan UMK 2018 nantinya akan dituangkan dalam SK Gubernur. “Nanti diu­mumkan, maksimal sebelum UMK diberlakukan yaitu pada 1 Januari 2018. Kalau ada perusa­haan yang tidak melaksanakan UMK itu dipidana,” ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim meminta agar besaran UMK 2018 bisa diterima oleh semua pihak. Sebab, salah satu komponen pembiayaan terbe­sar seperti pendidikan dan kes­ehatan sudah digratiskan. “Pen­didikan gratis loh. Komponen pembiayaan tersebut besar pen­didikan, sudah kita intervensi, sudah kita gratiskan, kesehatan digratiskan, harusnya dihitung (dalam pertimbangan peneta­pan UMK,red), kalau dihitung lebih itu,” tuturnya. (ahmadi/made)