Buruh Tuntut SK UMK 2018 Direvisi

Tak Sesuai Janji Kampanye

KOTA SERANG, SNOL – Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Provinsi Ban­ten kembali berunjuk rasa di depan Kan­tor Gubernur Banten di KP3B, Kecama­tan Curug, Kota Serang, Jumat (24/11). Mereka masih menuntut agar Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) merevisi SK penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018 yang dinilai tak sesuai dengan janji kampanye.

Pantauan Satelit News kemarin, buruh mulai memadati KP3B sekitar pukul 13.00 WIB di mana massa dari serikat buruh Kota Cilegon yang pertama kali datang. Lantaran ingin menggelar aksi besar-be­saran, mereka pun menahan diri dengan memarkirkan ratusan sepeda motor di depan Gedung DPRD Provinsi Banten.

Aksi baru benar-benar terjadi ketika serikat buruh dari Serang Raya tiba seki­tar pukul 14.30 WIB. Saking banyaknya massa yang datang, aparat kepolisian terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup dua lajur Jalan Syekh Nawawi Albantani dari arah Palima-Boru. Kemudian arus sebaliknya disulap menjadi jalur dua arah.

Meski memaksa masuk namun massa tertahan oleh pengaman berlapis yang diterapkan aparat dari Polda Banten. Poli­si memasang kawat berduri di gerbang masuk barat, menurunkan pagar betis hingga dua mobil water canon. Lantaran tak bisa masuk, akh­irnya buruh menggelar orasi.

Sekretaris Serikat Pekerja In­donesia Provinsi Banten Tugimin mengatakan, kedatangan buruh merupakan bentuk kekecewaan kepada Wahidin Halim. Wahi­din dinilai telah membohongi para buruh yang sebelumnya menjanjikan akan menetapkan UMK 2018 sesuai rekomendasi bupati/walikota.

“Beliau saat bertemu di ru­mah dinasnya mengatakan akan menetapkan UMK 2018 di seluruh Provinsi Banten sesuai dengan rekomendasi walikota dan bupati. Ternyata keputusan gubernur, UMK seluruh provinsi Banten mengacu kepada PP No­mor 78 /2015 tentang Pengupa­han,” ujarnya, kemarin.

Ia menuturkan, adapun prosentase kenaikan UMK jika mengacu pada rekomendasi kepala daerah ada pada angka 9,2 hingga 11 persen. Sedang­kan, jika mengacu pada PP No­mor 78 Tahun 2015 kenaikan­nya dipukul rata sebesar 8,71 persen.

Karena telah dibohongi maka para buruh menuntut agar Wa­hidin Halim mencabut SK pen­etapan UMK 2018 dan mengelu­arkan SK baru dengan kenaikan UMK sesuai rekomendasi bu­pati/walikota. “Kami akan terus mendorong agar gubernur mau merevisi kembali UMK sesuai rekomendasi bupati/walikota,” katanya.

Sementara, Sekretaris Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kabupaten Serang Asep Dan­awirya mengaku, sangat kecewa dengan kepemimpinan Wahidin Halim. Apa yang diucapkannya saat kampanye tak lebih dari janji manis belaka.

“Mau jadi gubernur datang ke buruh, semua dikondsikan agar buruh pilih WH. Kenapa kami pilih WH karena kami kecewa dengan gubernur yang lalu, tapi ternyata sama saja. Dulu kanji akan bantu buruh, kepentingan-kepentingan buruh,” ungkap­nya.

Aksi massa semakin ramai ke­tika serikat dari Tangerang Raya ikut bergabung sekitar pukul 15.45 WIB. Bahkan mereka sem­pat memblokade jalan. Namun aksi itu tak bertahan lama set­elah aparat kepolisian bertindak cepat melakukan pengamanan.

Pihak buruh dan Pemprov Banten sempat akan menggelar audiensi, di mana perwakilan buruh dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dis­nakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi sudah bertemu di aula Setda Pemprov Banten. Namun hingga pukul 17.00 WIB, audi­ensi tak kunjung terjadi karena pihak buruh keukeuh hanya in­gin bertemu dengan Wahidin Halim.

Kepada awak media Al Hamidi mengindikasikan, SK Gubernur tentang penetapan UMK 2018 sulit untuk dicabut. Meski demikian, pihaknya akan tetap memfasilitasi pertemuan antara buruh dengan Guber­nur Banten Wahidin Halim. “Sulit (menarik SK penetapan UMK 2018,red). Perlu pertim­bangan sangat matang menarik SK. Di sisi lain, dasar hukum dan mekanisme yang berlaku, tahapannya sudah dilalui,” tu­turnya. (ahmadi/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.