BPKAD Pertanyakan Keseriusan Pemkot Tangerang

TIGARAKSA, SNOL—Badan Pengelo­laan Keuangan dan Aset Daerah (BP­KAD) Kabupaten Tangerang mem­pertanyakan langkah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam upa­ya percepatan pelimpahan aset yang belum kunjung ada kepastian akan dilakukan. Menyusul agenda rapat pertemuan antar Sekertaris Daerah (Sekda) pada Selasa (21/11) lalu juga batal digelar.

Kabid Aset BPKAD Kabupaten Tangerang Fahmi Feisuri men­gatakan, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan pelimpahan aset dari Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang atau sebaliknya akan di­lakukan. Hal itu menyusul agenda rapat pertemuan antar Sekda yang sebelumnya direncanakan Selasa (21/11) lalu pun kembali batal digelar.

Padahal, kata dia, seluruh kesia­pan termasuk kelengkapan aset mi­lik Pemkab Tangerang sendiri telah penuhi. “Tinggal ketuk palu, beres. Su­dah bisa langsung kita limpahkan,” kata Fahmi, kepada Satelit News, kemarin.

Menurutnya, peran aktif dari Pemkot Tangerang datang dari pihak legislatif, belum dari pihak eksekutif. Kata dia, dari sejumlah rapat pertemuan yang pernah digelar, baru antara BPKAD Kabupaten Tangerang dengan tim dari panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Tangerang. Sebelumnya, kata dia, pem­bentukan tim Pansus DPRD itu send­iri pascakunjungan kerja ke Pemkab Tangerang beberapa waktu lalu.

“Saat rapat beberapa waktu lalu, ada yang bilang ke kami (BPKAD, red) ka­lau mereka (DPRD Kota Tangerang, red) belum pernah menerima laporan dari pihak eksekutif perihal adanya rencana pelimpahan aset ini,” katanya.

Desakan itu muncul menyusul adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) Mei lalu, perihal pengelolaan aset milik Pemkab Tangerang yang belum dilimpahkan kepada Pem­kot Tangerang. Untuk itu, Pemkab Tangerang terus gencar agar pelim­pahan aset agar segera dilakukan guna menghindari LHP BPK di ta­hun-tahun selanjutnya.

“Tapi anehnya, kenapa yang ter­audit hanya aset atas milik Pemkab Tangerang saja ya?, sedangkan aset milik Pemkot Tangerang tidak. Pada­hal, sebelumnya BPK sendiri pernah memediasi atas temuan ini. Atas hal itulah, makanya seolah-olah dari pi­hak kita yang terlihat ngotot agar bisa cepat dilakukan,” ucapnya.

Pada sisi lain, ia mengaku, Pemkab Tangerang sendiri telah siap den­gan segala konsekuensinya. Apabila di kemudian hari terdapat masalah pada kepemilikan aset milik Pem­kot Tangerang, termasuk dalam upaya penertiban diatasnya jika ter­dapat pengguna atau pengganggu pascapelimpahan aset dilakukan.

Meski begitu, Ia berharap agar se­belum akhir tahun tahun ini proses pelimpahan aset bisa dilakukan. “Untuk apa lama-lama juga?, toh di tangan kita juga tidak terpakai kare­na bukan kewenangan kita lagi. Pada sisi lain, atas keberadaan aset yang tidak dikelola dengan baik juga akan menjadi LHP BPK,” jelasnya.

Rencananya, pada hari ini pihak BPKAD Kabupaten Tangerang akan kembali memenuhi panggilan DPRD Kota Tangerang untuk menanyakan sejauhmana proses pelimpahan aset tersebut.

Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat mengatakan, sebanyak 56 aset milik Pemkab Tangerang siap untuk dilim­pahkan kepada Pemkot Tangerang, dan berganti enam bangunan eks kantor kelurahan. Pelimpahan aset tidak melihat untung atau rugi, na­mun kepada pemanfaatan aset.

“Agar sepatutnya pelimpahan bisa dilakukan secara bersamaan setalah diparipurnakan di daerah masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Anggota Pansus pelim­pahan aset DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mengatakan, agar se­belum pelimpahan aset dilakukan hen­daknya dapat disebarluaskan kepada publik. “Masyarakat juga berhak tahu,” pungkasnya. (mg1/aditya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.