Bebasan Jawa Cilegon akan Diwajibkan

CILEGON, SNOL—Pemkot Cile­gon melalui Disparbud beren­cana menerapkan penggunaan Bebasan Jawa Cilegon. Untuk mengefektifkan implementasi itu, akan ada sanksi tertulis bagi masyarakat dan pegawai di ling­kungan Pemkot yang tidak men­erapkan penggunaan Bebasan Jawa Cilegon.

Sayangnya, penerapan sanksi itu menuai kontra, lantaran masyarakat belum menerima sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Salah seorang warga Cilegon, Irwan mengaku sangat keberatan dengan sanksi yang akan diterapkan oleh pe­merintah soal penggunaan Be­basan Jawa Cilegon.

“Keberatan banget lah den­gan sanksi yang bakal diterapkan tersebut. Emang selama ini, dinas terkait sudah melakukan sosialia­si?, belum kan?. Jadi sebelum Perda itu terbit semestinya ada sosialisasi dong terhadap penggu­naan Babasan Jawa Cilegon terse­but,” ucap Irwan, Selasa (28/11).

Ia menyayangkan aturan, khususnya sial sanksi yang akan akan diterapkan oleh Pemkot Ci­legon. Menurutnya, punishment tersebut sangat memberatkan. Selain itu, sampai saat ini belum ada sosialisasi yang diberikan oleh Disparbud Kota Cilegon.

“Ya sekarang gimana mau gu­nakan Bebasan Jawa Cilegon?, sampai saat ini aja sosialisasi dan pengarahaan dari pemer­intah pun tidak pernah diter­apkan. Jadi, harus sama-sama dong, masyarakat diberikan pengarahaan dan sosilasiasi agar kedepannya bisa diterap­kan,” ujarnya.

Irwan meminta, sebelum diterapkan adanya peraturan terkait Bebasan Jawa Cilegon, pemerintah perlu mengkaji ulang, bahkan dirinya juga me­minta agar dinas terkait bisa melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum saksi tersebut benar-benar diterapkan.

“Saya sih berharap pak walikota atau bu sekda bisa memberikan pengarahaan atau sosialisasi ke­pada masyarakat terkait penggu­naan Babasan Jawa Cilegon ini. Pada prinsipnya sih kita sangat mendukung kalau itu untuk kebai­kan. Tapi, baiknya kan ada sosial­isasi terkait aturan ini,” ujarnya.

Sementara, Kepala Disparbud Kota Cilegon, Heri Mardiana mengkalim, jika dirinya sudah melakukan sosalisasi kepada se­mua pihak terkait adanya aturan, jika setiap kamis menggunakan Bebasan Jawa Cilegon.

“Kan udah kita lakukan sosial­isasi. Acara kaya begini juga kan sudah sebagai bentuk sosialisa­si. Jadi apa lagi yang harus diso­sialisasikan?. Pokoknya, Perwal (Peraturan Walikota, red) kan sudah disahkan jadi mau tidka mau harus diterapkan peraturan tersebut,” kata Heri. Perlu dike­tahui, kebijakan penggunaan Bebasan Jawa Cilegon diatur dalam Perwal no 57 tahun 2017, pasal 13 tentang Penggunaan, Pemeliharaan, Pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon.(eua/eky/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.